Unduh Aplikasi

Ketua DPD Partai Demokrat Aceh Nova Iriansyah Menolak KLB Ilegal

Ketua DPD Partai Demokrat Aceh Nova Iriansyah Menolak KLB Ilegal
Ketua DPD Partai Demokrat Aceh, Nova Iriansyah. Foto: AJNN/Screenshot Video.

BANDA ACEH - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Aceh sebagai pemilik suara yang sah menyatakan menolak Kongres Luar Biasa (KLB) Ilegal yang gelar di Deli Serdang, Sumatera Utara beberapa waktu lalu.

Penegasan itu disampaikan langsung oleh Ketua DPD Partai Demokrat Aceh, Nova Iriansyah dalam rekaman video yang diperoleh AJNN, Senin (8/3/2021).

Dalam Video tersebut Nova Iriansyah dengan tegas mengatakan bahwa seluruh pengurus dan kader Partai Demokrat Aceh tetap setia kepada Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Nonton video: Nova Iriansyah: DPD Demokrat Aceh Menolak KLB Ilegal

Kemudian hari ini, Senin (8/3) sebagai bukti kesetiaan mereka, DPD Partai Demokrat Aceh mendatangi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Senin (8/3/2021).  

Menurut Wakil Ketua DPD Demokrat Aceh, Dalimi, kunjungan rombongan pengurus Demokrat Aceh ke kantor Kanwil Kemenkumham Aceh tersebut untuk menanggapi isu terkini terkait Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang diselenggarakan di Deli Serdang pada 4 Maret 2021 yang lalu.

Kedatangan mereka disambut Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kemenkumham Aceh, Sasmita.

Sementara itu Sekretaris DPD Demokrat Aceh, Iqbal Farabi menambahkan, bahwa DPD dan DPC Demokrat Se-Aceh masih sangat komit dan kompak mendukung Ketua umum (Ketum), AHY. 

Hal itu lanjutnya, ditandai dengan pernyataan setia kepada Ketum AHY dan tidak ada satupun perwakilan atau delegasi DPC Demokrat dari Aceh yang hadir di KLB Deli Serdang.

Untuk itu Iqbal Farabi berharap Kanwil kemkumham Aceh tidak merespon jika ada yang bukan dari Demokrat yang sah datang kemari melaporkan keberadaan mereka (Hasil Demokrat KLB Deli Serdang) jika pun mereka mengaku sebagai pengurus di tingkat DPD dan DPC.

Di lokasi berbeda (Jakarta) dan pada hari yang sama, AHY bersama ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dari 34 provinsi hari ini, mengunjungi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia serta Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kunjungan mereka ke kantor Kemenkumham untuk menyerahkan surat berisi laporan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh peserta Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara yang berlangsung pada Jumat (5/3) lalu.

Saat tiba di Kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) AHY menyerahkan nota keberatan atas gerakan sepihak yang diklaim Kongres Luar Biasa (KLB) oleh eks kader dan melibatkan pihak internal, berikut bukti-bukti pendukung lainnya. 

Dalam kesempatan itu turut juga diserahkan dokumen AD/ART Partai Demokrat hasil Kongres tahun 2020 yang sudah disetujui oleh Kemenkumham RI. AHY dan rombongan diterima langsung Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham, Cahyo R. Muzhar, dan digelar pertemuan sekitar satu jam lebih. 

Kepada wartawan, Cahyo mengatakan akan mempelajari dan mendalami dokumen-dokumen dari Ketua Umum Partai Demokrat itu. 

Pada kesempatan itu, AHY dan rombongan yang terdiri dari unsur DPP, seluruh DPD dan sebagian DPC membawa dua boks yang berisikan dokumen otentik bahwa penyelenggaraan KLB di Sibolangit, Deli Serdang, adalah ilegal. Selain itu, AHY juga menyerahkan AD/ART Partai Demokrat yang sudah terdaftar secara resmi dalam lembar negara di Kemenkumham RI. 

Selanjutnya setelah dari kantor Kemenkumham, AHY beserta rombongan mengadakan audiensi Ketua para Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia. Pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU, Ilham Saputra memastikan akan menindaklanjuti laporan Agus Harimurthi Yudhoyono terkait status legalitas Partai Demokrat yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak asasi manusia (Kemenkumham). Yaitu, kepengurusan yang berada di bawah kepemimpinan sosok yang akrab disapa AHY itu.

Selain itu, Ilham juga menyampaikan rasa dukanya atas apa yang terjadi dengan Partai Demokrat. Saat ini, partai berlambang Mercy ini tengah diguncang upaya pengambilalihan kepemimpinan paksa oleh pihak internal dan eksternal partai lewat kegiatan yang diklaim sebagai Kongres Luar Biasa (KLB), yang diselenggarakan di Deliserdang, Sumatera Utara, pekan lalu. 

Sampai hari ini, Ilham menyebutkan bahwa KPU memegang SK kepengurusan Partai Demokrat yang diketuai oleh AHY. Ilham juga memastikan, kepengurusan partai yang dihasilkan dari KLB Deliserdang tidak ada di KPU. 

Setelah mendatangi Kantor Kementerian Hukum dan HAM juga Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama rombongan menemui Menko Polhukam Mahfud MD di kantornya.

Dalam pertemuan dengan orang kepercayaan Presiden Joko Widodo itu, AHY didampingi Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya dan Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron.

AHY dan rombongan disambut Mahfud MD dengan hangat. Kepada putra sulung mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu, Mahfud MD bertanya, ada apa. 

"(Baru) dari Kemenkumham ya? Bagaimana (hasilnya)?" ucap Mahfud MD kepada AHY saat menyambut AHY. AHY lantas menjelaskan maksud kunjungan dirinya bersama rombongan. 

AHY mengucapkan terimakasih dan menjelaskan masalah gerakan sepihak yang diklaim sebagai Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat dan diduga melibatkan pihak eksternal itu.

"Kami ke Kemenkumham, kemudian ke KPU. Jadi situasinya ini murni karena AD/ART kami 2020 sudah disahkan," kata AHY. 

Atas dasar itu, AHY menilai, perlu ada sikap tegas dari pemerintah melalui Kemenkumham RI terkait masalah yang menimpa partai Demokrat.

Pemkab Bener Meriah _Ramadhan

Komentar

Loading...