Unduh Aplikasi

Kesimpulan RDP Komisi II DPR RI, Pilkada Diselenggarakan 2024

Kesimpulan RDP Komisi II DPR RI, Pilkada Diselenggarakan 2024
Ilustrasi. Foto: IST/Antara.

BANDA ACEH - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) menggelar rapat kerja atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Dalam Negeri, Plt Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU-RI), Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu RI) dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP-RI).

Agenda rapat membahas persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024 dan Pemilihan Kepala (Pilkada).

Dipimpin oleh H Ahmad Doli Tandjung, Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, Plt Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU-RI),  Ilham Saputra, Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu RI), Abhan dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP-RI), Prof Muhammad.

Dalam rapat tersebut, Komisi II DPR-RI meminta agar KPU RI, Bawaslu RI serta DKPP RI untuk segera membuat perencanaan yang lebih rinci dalam bentuk simulasi tentang penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024 dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Guberur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak tahun 2024.

Dari dokumen hasil kesimpulan rapat yang diperoleh AJNN, Komisi II DPR RI meminta agar rincian tahapan dan waktu Pemilu serta pemilihan serentak 2024. Selain itu, DPR RI juga meminta agar KPU RI untuk merincikan anggaran pemilu dan pemilihan serentak pada 2024.

Tidak hanya itu, DPR RI juga meminta agar melakukan sinkronisasi data pemilih (DPT) Berkelanjutan, KPU RI dengan Data Agregat Kependudukan perKecamatan (DAK2) dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) serta sinkronisasi data pemilih terkait pemutakhiran data pemilih di Luar Negeri.

Dalam keputusan bersama, DPR RI juga meminta agar KPU RI, Bawaslu RI serta DKPP RI untuk melakukan koordinasi, konsolidasi dan komunikasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan Pemilu setentak 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

Koordinasi, konsolidasi dan komunikasi dilakukan dengan pihak terkait seperti dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Mahkamah Konstitusi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Kesehatan, TNI, Kepolisian RI, Kejaksaan Agung RI, Pemerintah Daerah, dan Partai Politik.

Hasil rapat bersama itu juga meminta agar pihak terkait merincikan penjelasan dasar hukum terkait dengan penggunaan teknologi informasi dan digitalisasi tahapan Pemilu serentak dan Pemilihan serentak tahun 2024 seperti Sipol, Sidalih, Silon, Silog, Sidapil, Sidakam, dan Sirekap.

Terakhir, untuk mematangkan, memantapkan, dan finalisasi tentang konsep dan desain penyelenggara Pemilu serentak 2024 dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak tahun 2024, Komisi Il DPR RI bersama Kemendagri, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI akan membentuk Tim Kerja Bersama.

Pemkab Bener Meriah _Ramadhan

Komentar

Loading...