Unduh Aplikasi

KRONOLOGI KERIBUTAN DI DISPORA ACEH

Keributan di Dispora Aceh, GeRAK: Unsur Suap Menyuap Terpenuhi

Keributan di Dispora Aceh, GeRAK: Unsur Suap Menyuap Terpenuhi
Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani. Foto: Ist

BANDA ACEH - Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh menilai kasus keributan antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Aceh dengan rekanan beberapa hari lalu sudah terpenuhi unsur dugaan tindak pidana korupsi dalam bentuk suap menyuap.

Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani menilai jika melihat dari penyebab keributan itu, sangat jelas terlihat adanya unsur suap menyuap. Dimana pegawai dispora tersebut telah menyampaikan janji-janji untuk memenangkan pekerjaan ke rekanan.

Kasus itu telah melanggar pasal 5 Undang-Undang 31 jo pasal 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi unsurnya terpenuhi. Serta pasal 12 huruf b UU tindak pidana korupsi, karena yang bersangkutan telah menerima hadiah.

"Salah satu poinnya adalah PNS yang meminta sesuatu atau menerima sesuatu dari pihak lain dengan unsur kepentingan untuk meperkaya diri sendiri atau menerima hadiah, dalam perkara itu sudah terpenuhi," kata Askhalani kepada AJNN, Jumat (25/10).

Selain unsur suap menyuap atau gratifikasi, kata Askhalani, perkara itu juga memenuhi adanya praktik pemungutan liar (Pungli), dan ini semua memiliki keterkaitan.

Baca: Inspektorat Aceh Bentuk Tim Telusuri Dugaan Suap Pengurusan Kontrak di Dispora

Dimana, PNS itu telah meminta imbalan atas dasar sesuatu yang dijanjikan kepada orang dengan alasan untuk administrasi atau memenangkan paket pekerjaan Penunjukan Langsung (PL) serta hal lain sebagainya.

"Unsur suap menyuap, gratifikasi dan pungli. Jadi tiga unsur dugaan tindak pidana korupsi itu terpenuhi dalam pokok perkara tersebut," ujarnya.

Karena itu, GeRAK Aceh meminta kepada institusi penegak hukum dalam hal ini kejaksaan maupun kepolisian untuk bisa segera melakukan pendalaman pokok materi itu. Bahkan bisa menaikkan statusnya sebagai tersangka.

"Unsurnya terpenuhi, polisi atau kejaksaan berhak masuk menangani masalah tersebut. Bahkan aparat penegak hukum bisa langsung menangkapnya," tutur Askhalani.

Selain itu, GeRAK Aceh juga mendesak Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah segera mencopot yang bersangkutan dari jabatannya. Jangan melihat pegawai itu siapa, dan tidak perlu meminta klarifikasi karena memang unsur dugaan tindak pidana korupsinya sudah terpenuhi.

"Tujuannya agar memberikan efek jera, dan ini memang harus diberikan sanksi tegas. Sehingga pratik-praktik seperti ini tidak terulang lagi," tandasnya.

"GeRAK Aceh mendukung Plt Gubernur mencopot yang bersangkutan. Supaya tidak diulangi oleh pegawai lainnya. Untuk apa program Aceh Hebat, program BEREH kalau ada pejabat yang mentalnya korup," pungkas Askhalani.

Komentar

Loading...