Unduh Aplikasi

Kepercayaan Menguap

Kepercayaan Menguap
Ilustrasi: MIT

KEJAKSAAN Tinggi Aceh memanggil Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Ilyas. Dia akan dimintai keterangan terkait dugaan penyimpangan anggaran hibah tahun 2019 dan pembangunan gedung penyimpanan (cold storage). 

Dugaan penyimpangan ini diungkap oleh Badan Pemeriksa Keuangan. BPK menemukan keberadaan sejumlah bantuan hibah pada Dinas Kelautan Aceh (DKP) Aceh tanpa pertanggungjawaban yang didukung dengan proposal atau usulan dari DKP kabupaten/kota. 

Anggaran dalam kegiatan tersebut tidak dianggarkan dalam belanja hibah barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat. DKP menganggarkan belanja hibah dan material pada 2019 mencapai Rp 196 miliar dan terealisasi sebesar Rp 149 miliar. 

Anggaran itu dibelanjakan untuk bantuan bibit, pakan ikan, obat-obatan dan sarana dan prasarana kepada kelompok masyarakat dan Balai Benih Ikan (BBI) di sejumlah kabupaten dan kota di Aceh. 

BPK meminta konfirmasi terkait hal ini, namun tidak direspons oleh Kepala DKP Aceh. BPK juga mendapati sebagian besar bantuan DKP Aceh kepada kelompok masyarakat dimuat dalam Keputusan Gubernur tentang Penetapan Kawasan Unggulan Kelautan dan Perikanan Aceh. 

Padahal menurut keputusan tersebut hanya menetapkan kawasan unggulan kelautan dan perikanan Aceh. Sedangkan penerima manfaat yang akan diberikan bantuan pada tahun 2019 tidak ditetapkan dalam Keputusan Gubernur tersebut. 

Dugaan penyelewengan lain yang ditemukan BPK adalah pemberian bantuan di DKP Aceh yang tidak dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Kemudian, tidak seluruh pertanggungjawaban didukung dengan proposal atau usulan dari DKP kabupaten/kota. 

Dokumen pertanggungjawaban juga tidak didukung dengan Naskah Perjanjian Hibah Aceh (NPHA), pakta integritas dan sejumlah syarat lainnya. Bahkan realisasi kegiatan pemberian bantuan senilai Rp 141 miliar tidak dikonversi ke Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai belanja hibah serta tidak ada pengakuan Beban Hibah Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat. 

Kita tentu berharap agar kejaksaan serius menindaklanjuti perkara ini. Tanpa keseriusan kejaksaan, akan sangat banyak kerugian negara yang menguap. Dan yang paling berbahaya, saat kasus-kasus dugaan korupsi mangkrak, maka kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum menguap. 

Komentar

Loading...