Unduh Aplikasi

Kepala ULP Aceh: Kegiatan Berkode Apendiks Sudah Dibatalkan

Kepala ULP Aceh: Kegiatan Berkode Apendiks Sudah Dibatalkan
Foto: Net

BANDA ACEH - Pemerintah Aceh akhirnya membatalkan seluruh kegiatan yang berkode apendiks yang muncul dalam di sejumlah Satuan Kerja Pemerintah Aceh. 

Sebelumnya AJNN menemukan kode apendiks dalam DPA Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh terdapat daftar program/kegiatan senilai Rp 42 miliar lebih. Kegiatan-kegiatan tersebut berkode apendiks. Kode tersebut tidak lazim alias jarang didapati dalam DPA SKPA. 

Untuk memastikan hal itu, AJNN menghubungi Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)/Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Aceh, Said Anwar Fuadi, untuk memastikan apakah kegiatan yang bersumber dari apendiks yang telah  tayang di LPSE Pemerintah Aceh tidak dilanjutkan prosesnya atau telah dibatalkan.

Said membenarkan kalau pihaknya sudah membatalkan seluruh kegiatan yang berkode apendiks. 

"Ya benar, sudah di cancel semua," kata Said Anwar Fuadi, kepada AJNN, Jumat (4/6). 

Sebelumnya, Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh meminta kepada Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) untuk bertanggung jawab terhadap munculnya kode apendiks itu

Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani meminta kepada TAPA untuk menjelaskan kepada publik terkait kode apendiks itu. Pasalnya penelusuran di beberapa DPA, tidak semua daftar kegiatan yang ada kode itu. 

"TAPA harus bertanggung jawab dan menjelaskan ke publik apa maksud kode apendiks itu," kata Askhalani kepada AJNN, Kamis (3/6). 

Baca: Menelusuri Kegiatan Berkode Apendiks di Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh

Menurutnya TAPA harus bertanggung jawab atas penetapan alokasi-alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan mekanisme penganggaran yang lazim. 

"Kerja-kerja yang dilakukan TAPA tanpa sepengetahui gubernur menunjukkan bahwa ada praktek-praktek culas yang dilakukan tanpa adanya legitimasi dari atasan," tegasnya. 

Kata Askhalani, praktek-praktek tersebut sangat berbahaya bagi kepentingan mekanisme proses anggaran yang sedang berlangsung di Aceh. 

"Ini menjadi pelajaran penting untuk gubernur memberikan sanksi kepada bawahannya yakni TAPA dan ebagainya. Karena tidak boleh suka-suka hati memasukkan anggaran," jelas Askhalani. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh oleh AJNN, program/kegiatan berkode apendiks tersebar di 23 SKPA. 

Bahkan kabarnya, Gubernur Aceh telah memerintahkan agar kegiatan apendiks di 23 SKPA tersebut ditunda pelaksanaannya dan diformulasikan ulang melalui APBA-P 2021.

HUT Pijay

Komentar

Loading...