Kepala Perwakilan Kemenkeu Aceh: Penyelesaian Kemiskinan Adalah Produktivitas

Kepala Perwakilan Kemenkeu Aceh: Penyelesaian Kemiskinan Adalah Produktivitas
Kepala Perwakilan Kemenkeu Aceh, Safuadi. Foto: AJNN/Indra Wijaya.

BANDA ACEH - Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Aceh, Safuadi mengatakan salah satu kontribusi dari penyelesaikan kemisikinan adalah produktivitas. Hal itu disampaikan Safuadi ketika ditanyai terkait Aceh yang kembali masuk dalam provinsi termiskin di sumatera.

Kata Safuadi, dari berbagai penelitian yang dilakukan, sebenarnya beberapa aspek yang selama ini belum dioptimalkan perlu dioptimalkan, misalnya penyelesaian masalah logistik dan menghilangkan ketergantungan dari provinsi lain.

"Termasuk anggaran dan sasaran ke pendanaan sekarang itu langsung ke arah yang membangkitkan kegiatan-kegiatan dan kinerja ekonomi, mungkin itu yang perlu diperhatikan," kata Safuadi kepada AJNN, Senin (19/7).

Jadi, kata Safuadi, Pemerintah Aceh harus fokus perhatiannya pada tata kelola. Pasalnya kalau tata kelola disempurnakan, mungkin Aceh cepat keluar dari provinsi miskin.

"Mungkin kalau tata kelola bisa disempurnakan lagi, arah itu bisa lebih cepat, karena salah satu kontribusi dari penyelesaikan kemisikinan adalah produktifikas," ujarnya.

Sebelumnya, BPS mengungkapkan selama periode September 2020-Maret 2021, secara persentase penduduk miskin di Aceh turun dari 15,43 persen menjadi 15,33 persen. 

Kepala BPS Aceh Ihsanurijal mengungkapkan di daerah perdesaan penduduk miskin turun 0,18 poin (dari 17,96 persen menjadi 17,78 persen), sedangkan di perkotaan persentase penduduk miskin naik sebesar 0,15 poin (dari 10,31 persen menjadi 10,46 persen). 

Kata Ihsanurijal, pada Maret 2021, jumlah penduduk miskin di Aceh sebanyak 834,24 ribu orang (15,33 persen), bertambah sebanyak 330 orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2020 yang jumlahnya 833,91 ribu orang (15,43 persen). 

"Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan di perkotaan relatif sama dengan di perdesaan, diantaranya adalah beras, rokok, dan ikan tongkol/tuna/cakalang," ujarnya. 

"Sedangkan untuk komoditi bukan makanan yang berpengaruh terhadap nilai Garis Kemiskinan adalah biaya perumahan, bensin, dan listrik," tambahnya. 

Pada periode September 2020–Maret 2021, kata Ihsanurijal, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami kenaikan dari 2,847 pada September 2020 menjadi 2,863 pada Maret 2021. Sementara itu Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan dari 0,831 pada September 2020 menjadi 0,749 pada Maret 2021. 

"Pada Maret 2021, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Aceh yang diukur oleh Gini Ratio tercatat sebesar 0,324. Angka ini sedikit mengalami kenaikan dibanding September 2020 yang tercatat sebesar 0,319," jelasnya. 

Ia menambahkan distribusi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah adalah sebesar 20,67 persen pada Maret 2021.  

"Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 18,73 persen, sementara untuk daerah perdesaan angkanya tercatat sebesar 22,73 persen," kata Ihsanurijal.

Komentar Pembaca

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Loading...

Berita Terkini

Umum
USK Jalin Kerja Sama dengan KPK

BANDA ACEH - Universitas Syiah Kuala menjalin kesepakatan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya...