Unduh Aplikasi

Kemenkumham Tolak Sahkan KLB, AHY: Kabar Baik Bagi Demokrasi Indonesia

Kemenkumham Tolak Sahkan KLB, AHY: Kabar Baik Bagi Demokrasi Indonesia
AHY saat konferensi pers usai keputusan Kemenkumham. Foto: AJNN/Screenshot Live streaming Kompas TV.

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat (PD), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut bahwa apa yang disampaikan oleh pemerintah dalam ini Kemenkumham hari ini, Rabu (31/2/2021) adalah penegasan terhadap kebenaran, legalitas dan konstitusional Partai Demokrat terkait kepemimpinan, kepengurusan serta konstitusi Partai, yakni AD/ART Partai Demokrat yang dihasilkan oleh kongres ke V Partai Demokrat pada Tahun 2020 yang lalu.

"Kongres tersebut berkekuatan hukum tetap dan telah disahkan oleh negara. Artinya, tidak ada dualisme ditubuh Partai Demokrat," ujar AHY dalam konferensi pers kantor DPP Partai Demokrat, Rabu (31/3/2021) yang dikutip AJNN dari Live streaming Kompas TV.

Baca: BREAKING NEWS: Pemerintah Tolak Sahkan KLB Partai Demokrat Deli Serdang

"Saya tegaskan sekali lagi, tidak ada dualisme kepemimpinan ditubuh Partai Demokrat. Ketua umum Partai Demokrat yang sah adalah Agus Harimurti Yudhoyono," ujar AHY menambahkan.

AHY juga mengatakan bahwa pihaknya menerima keputusan tersebut dan menyebutkan kalau keputusan tersebut merupakan kabar baik bagi semua terutama Partai Demokrat.

"Kami bersyukur, keputusan pemerintah ini merupakan kabar baik, bukan hanya untuk partai Demokrat tetapi juga bagi kehidupan demokrasi Indonesia," tuturnya.

Putra sulung dari Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono tersebut juga bersyukur karena dalam kasus ini, hukum telah ditegakkan, dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya.

Untuk itu, dirinya mewakili pimpinan, pengurus, kader dan simpatisan partai Demokrat di seluruh Indonesia, mengucapkannya terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Presiden Joko Widodo, Menko Polhukam, Mahfud MD dan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly yang telah menunaikan janji pemerintah untuk menegakan hukum dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya dalam kasus KLB ilegal dan Inkonstitusional ini

"Kasus KLB Demokrat merupakan ancaman serius bagi demokrasi dan agenda regenerasi di sejumlah partai politik di Indonesia," ujar AHY

AHY kembali menyebutkan bahwa jalan untuk memperjuangkan demokrasi tidak mudah. Untuk membangun partai juga tidak mudah. Membutuhkan kerja keras, keringat dan air mata. Kegigihan dan kesabaran untuk sama - sama membesarkannya.

"Sementara itu tidak sedikit orang-orang yang berusaha mencari jalan pintas, menjalan dan menghalalkan segala cara termasuk melakukan pembegalan dan perampokan partai politik dengan cara-cara tidak etis, ilegal dan Inkonstitusional," ujarnya.

Diakhir konferensi, AHY juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, baik pejabat pemerintah, tokoh agama, seluruh pengurus, kader dan simpatisan partai Demokrat atas kepedulian terhadap partai Demokrat selama ini.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengumumkan menolak mengesahkan kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara. 

Yasonna Laoly menjelaskan pihaknya sudah melakukan pemeriksaan syarat-syarat yang diajukan oleh pengurus KLB Demokrat Deli Serdang. Dimana pada 16 Maret 2021, pihaknya menerima surat dari Moldoko dan Joni Ellen, tertanggal 15 Maret 2021, menyampaikan permohonan pengesahan hasil KLB Demokrat Deli Serdang, 5 maret 2021. 

Dimana, kata Yasona, hasil pemeriksaan dan verifikasi tahap pertama, Kemenkumham sudah menyampaikan surat tanggal 19 Maret 2021, yang pada intinya menyampaikan kepada KLB Demokrat Deli Serdang untuk melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan. 

"Kemudian kubu KLB Demokrat pada 29 Maret menyampaikan beberapa tambahan dokumen," kata Yasona. 

Kata Yasona, dari hasil pemeriksaan dan verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik sebagai yang dipersyaratkan, ditemukan masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi, diantaranya perwakilan DPD, DPC, tidak disertai mandat dari ketua DPD dan DPC. 

"Dengan demikian pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil KLB Demokrat Deli Serdang tanggal 5 Maret 2021 ditolak," tegas Yasona. 

Selain itu, Yasona juga memastikan bahwa pihaknya memakai rujukan AD/ART Partai Demokrat yang terdaftar dan dicatatkan di Kemenkumhamtahun tahun 2020. 

"Argumen dari KLB Demokrat masalah AD/ART, itu biarkan menjadi ranah pengadilan. Jika KLB Demokrat Deli Serdang merasa bahwa AD/RT tidak sesuai dengan Undang-undang Partai Politik, silahkan digugat ke pengadilan," ujarnya.

Pemkab Bener Meriah _Ramadhan

Komentar

Loading...