Unduh Aplikasi

Kemendagri Minta Gubernur dan DPRA Percepat Pembahasan Raqan Pertanggungjawaban APBA 2019 

Kemendagri Minta Gubernur dan DPRA Percepat Pembahasan Raqan Pertanggungjawaban APBA 2019 
Surat Kemendagri. Foto: Ist

BANDA ACEH - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah meminta Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah dan DPR Aceh untuk segera mengambil sejumlah langkah penting untuk mempercepat pembahasan dan persetujuan bersama  Rancangan Qanun (Raqan) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2019, sebagaimana diatur dalam pasal 320 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah, Komedi dalam surat Nomor. 2903/3810/kunda tanggal 15 September 2020 lalu, yang ditujukan kepada Plt Gubernur Aceh Up Sekretaris Daerah, perihal Rancangan Qanun Aceh tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBA tahun Anggaran 2019.

Dalam surat tersebut pihak Ditjen Bina Keuangan Daerah menjelaskan apabila telah diperoleh persetujuan bersama antara gubernur dan DPR Aceh terkait Raqan tersebut, maka pihak Kemendagri meminta Raqan itu untuk disampaikan kepada Menteri guna dilakukan evaluasi seperti yang diatur dalam Pasal 321 ayat 1 undang-undang nomor 23 tahun 2014.

Dalam pasal itu disebutkan  bahwa rancangan Perda provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan Rancangan peraturan Gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lama 3 hari disampaikan kepada Menteri untuk dievaluasi.

Namun jika tidak tercapai kesepakatan bersama, kemendagri dalam surat ini meminta kepala daerah untuk menyusun dan menetapkan Ranperda (Pergub).

“Bahwa  apabila dalam waktu satu bulan sejak diterimanya Ranperda tentang  pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dari kepala daerah, DPRD tidak mengambil keputusan  bersama dengan kepala daerah terhadap Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kepala daerah menyusun dan menetapkan Perkada tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.  Dimana Ranperda ditetapkan setelah memperoleh pengesahan dari Mendagri,” tulis Komedi dalam surat ini.

Dimana penyampaian  ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampirannya disampaikan paling lama 7 hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah.

Surat Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri ini untuk menjawab surat Plt Gubernur Aceh Nomor 180/12977  perihal laporan perkembangan proses pembahasan Rancangan Qanun Aceh tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBA tahun Anggaran 2019 pada tanggal 2 September 2020 lalu. Surat tersebut juga ditembuskan Ketua DPR Aceh.

Sebelumnya DPR Aceh pada tanggal 1 September 2020 menutup paripurna pertanggungjawaban APBA tahun anggaran 2019 tanpa ada kesepakatan bersama dengan Pemerintah Aceh. Hal tersebut disebabkan oleh ketidakhadiran karena Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah dalam rapat itu. Saat itu Nova Hanya diwakili oleh Sekda Aceh, Taqwallah.

Sebenarnya rapat paripurna ini sudah sempat digelar pada Senin (31/8/2020), akan tetapi Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin menunda acara tersebut dengan alasan Nova tidak hadir dan Pemerintah Aceh hanya mengutus Sekda Aceh.

Kemudian pada tanggal 1 September 2020 pukul 10.00 Wib, diadakan rapat lanjutan dengan agenda yang sama, kembali Nova Iriansyah tidak bisa menghadiri dengan alasan sedang mengikuti vidcom dengan Presiden Jokowi pada saat yang bersamaan. Padahal sedianya Nova harus menyampaikan pidato pertanggungjawaban pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2019 di hadapan forum DPR Aceh.

Selain alasan Vidcom dengan Jokowi, dalam suratnya yang disampaikan kepada pihak DPR Aceh melalui Taqwallah,  Nova mengatakan kalau dirinya bersama unsur pemerintah Aceh lain sudah menjadwalkan turun ke kabupaten/kota untuk mendistribusikan masker bantuan Presiden melalui kegiatan Gebrak Masker dari 1-4 September 2020. Untuk itu Nova meminta DPRA menjadwalkan ulang rapat paripurna tersebut usai kegiatan tersebut selesai. 

Padahal pimpinan DPRA bersama ketua fraksi telah sepakat, akan melanjutkan rapat pada Jumat (4/9/2020) malam atau setelah agenda Gebrak Masker. Akan tetapi sejumlah anggota DPRA menolak hal tersebut. Para anggota dewan beranggapan Nova tidak menghargai lembaga DPR Aceh.

Saat itu, semua fraksi sepakat rapat paripurna ditutup, tanpa harus mendengarkan laporan pertanggungjawaban APBA 2019 dari Plt Gubernur Aceh. Hanya satu fraksi yang tidak sepakat rapat paripurna ditutup yaitu Fraksi Partai Demokrat.

Komentar

Loading...