Unduh Aplikasi

Kemendagri Imbau Gubernur Antisipasi dan Siap Siaga Hadapi Bencana alam

Kemendagri Imbau Gubernur Antisipasi dan Siap Siaga Hadapi Bencana alam
Foto: Net

BANDA ACEH– Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Muhammad Tito Karnavian kembali memberikan imbauan kepada gubernur yang ada diseluruh Indonesia, agar selalu antisipasi dan Kesiapsiagaan dalam mengahdapi bencana alam.

Hal itu disampaikan dalam surat bernomor 360/132/SJ dan dikeluarkan di Jakarta 7 Januari 2020 lalu, serta ditandatangani langsung oleh Muhammad Titi Karnavian.

Dalam surat itu Tito menulis, kepada Gubernur di seluruh Indonesia menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 36011427815J tanggal 30 Desember 2019 hal Antisipasi Menghadapi Gerakan Tanahffanah Longsor dan Banjir.

“Berdasarkan adanya informasi terkini dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofirsika (BMKG), terkait Waspada Potensi Cuaca Ekstrem, bersama ini dimintia perhatian untuk mengambil langkah-langkah yang bersifat antisipasi,” kata Titi dalam surat tersebut.

Langkah yang dimaksud Tito Karnavian yakni, membentuk posko kesiapsiagaan pemerintah daerah, dan melakukan pemantauan secara cermat terhadap informasi cuaca dan/atau peringatan dini dari BMKG, BNPB dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi untuk mengetahui perkembangan situasi terkini.

Menyiagakan seluruh aparatur pemerintah daerah dan mengkoordinasikan dengan TNl, POLRI, instansi vertikal di daerah dan relawan siaga bencana serta unsur masyarakat lainnya. Menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam rangka siaga banjir/longsor dan risiko akibat brencana lainnya.

Mengalokasikan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang cukup dan siap digunakan setiap saat, dalam keadaan darurat bencana, Menyebarluaskan informasi protensi bencana kepada masyarakat setempat melalui berbagai saluran informasi seluas-luasnya.

“Juga mengkoordinasikan proses kesiapsiagaan, penyelamatan dan evakuasi apabila terjadi kondisi darurat, serta mengaktifkan rencana kontinjensi yang disusun jika terjadi tanggap darurat,” ujarnya.

Lanjut Tito,  sesuai dengan Pasal 91 undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, agar Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan kepada kabupaten/kota di wilayahnya terhadap pelaksanaan penanggulangan bencana serta melaporkan hasilnya kepada Menteri Dalam Negri cq Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan.

Komentar

Loading...