Unduh Aplikasi

Kemendagri belum bisa fasilitasi masalah Bawaslu Aceh

Kemendagri belum bisa fasilitasi masalah Bawaslu Aceh
Nurzahri Fiqih Ajnn.Net 300x176
LANGSA- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum bisa fasilitasi masalah sengketa kewenangan soal Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) di Aceh.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, Nurzahri kepada Ajnn.Net, Rabu, (12/1).

Menurut Nurzahri Kemendagri belum dapat memfasilitasi karena jadwal yang belum pas.
"Kita minta tanggal 10 sampai 13 ini, tapi ternyata tidak bisa," kata Nurzahri.

Itupun kata dia, lantaran Dirjend Otda, Djoehermansyah Djohan yang disibukkan dengan urusan sebagai Pj.Gubernur Riau.

Kemudian jadwal pasti dalam melakukan pertemuan antara Bawaslu dan Pemerintahan Aceh kata dia belum bisa dipastikan.
"Belum tahu, kita harus ada yang fasilitasi, kalau tidak, bakal susah nanti mencari solusi," jelas Nurzahri.

Disampaikan Nurzahri ada tiga hal yang akan dibicarakan pada pertemuan nantinya yang pertama soal jumlah tiga atau lima orang Panwaslih. Kemudian soal perlu tidaknya dilakukan perekrutan ulang dan terakhir soal anggaran untuk pengawas.
"Soal anggaran juga akan dibahas karena dalam APBA tidak ada plot, di APBN juga tidak ada plot untuk 5 pengawas, karena hanya tiga," Sebut Nurzahri.

Sebagaimana yang diketahui Komisi A DPR Aceh tidak menerima keberadaan Bawaslu Aceh bentukan Bawaslu Pusat, dikarenakan mekanisme perekrutan yang tidak sesuai Unsang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).

| FIQIH PURNAMA
Kyriad Muraya Hotel Aceh

Komentar

Loading...