Unduh Aplikasi

Keluhan Pedagang Kecil di Pasar Inpres: Ada Pajak untuk Preman

Keluhan Pedagang Kecil di Pasar Inpres: Ada Pajak untuk Preman
Mahasiswa Investigasi pedagang kecil di Pasar Inpres Lhokseumawe. Foto: Ist

LHOKSEUMAWE – Sejumlah pedagang kecil yang berjualan di Pasar Inpres Kota Lhokseumawe mengeluarkan keluh kesah yang dialaminya selama bertahun-tahun sejak pertama kali mereka berjualan di pasar tradisional itu hingga saat ini.

Sedikitnya, terdapat 23 pedagang yang terdiri dari pedagang satur mayur, dan sejumlah pedagang rempah-rempah lainnya yang mengaiz rezki di pasar tersebut.

Mereka mengaku, terkesan tak pernah pudar penderitaan yang mereka alami, mulai dari harus menyetor pajak untuk preman setiap hari hingga pembongkaran lapak pedagang di malam hari yang dilakukan oleh orang tak dikenal atau oknum yang tidak bertanggungjawab.

Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat (SUMUR) hari ini turun langsung ke lapangan untuk melakukan investigasi terhadap puluhan pedagang kecil yang berjualan di pasar tradisional tersebut. Dan ada sejumlah sumber yang mengeluh saat ditanyai terhadap kendala dan keluh kesah mereka selama ini.

Seperti di utarakan oleh seorang pedagang kelontong, berinisial MA, mengaku, lapak dagangan mereka di angkat atau digusur beberapa waktu lalu tanpa diberikan surat pemberitahuan atau penyampaian berupa sosialisasi terlebih dahulu baik itu secara lisan maupun secara tulisan.

“Selain itu ada sejumlah oknum atau terindikasi preman pasar melakukan pengutipan dengan iuara Rp10 ribu per hari, jika tidak mau di setor maka lapaknya diserahkan kepada pihak lain, bahkan sebagian ada yang menggunakan senjata tajam. Namun, beberapa bulan sebelum penggusuran, tidak ada datang orang yang mengutip,” katanya, Minggu (1/9).

Selain itu, hal senada juga dikatakan oleh RO, setiap pembongkaran lapak yang dilakukan selalu dengan cara tiba-tiba. Dalam hal ini, dirinya menginginkan ada rasa keprihatinan terhadap pedagang-pedagang kecil karena mereka mengaku tidak ada lapak khusus untuk berjualan.

Pedagang sayur-sayuran dan kelapa parut, N mengaku, para pedagang hanya ingin mencari rezki tanpa ada gangguan, dalam hal ini pedagang merasa dirugikan dan tertindas. Ketika lapak mereka dihancurkan karena tidak mau membayar iuaran pajak preman tersebut, kemudian lapak mereka di hancurkan, akan tetapi di kemudian hari di bangun kembali oleh orang tersebut dengan alasan harus di bayar di hari ke depan.

Ketua SUMUR, Rizqi Rahmatullah Sinabung mengatakan, saat investigasi dilakukan, lebih kurang 23 pedagang yang observasi oleh pihaknya, ada sebagian lagi yang mengaku, preman atau oknum tak bertanggungjawab memeras pedagang hingga Rp2 juta dengan alasan lapak mereka keluar dari batas lapak yang ditentukan.

“Mereka mengaku kalau mau kasih uang Rp2 juta maka lapaknya tidak akan di hancurkan atau dirusak, namun kalau tidak akan dihancurkan lapak tersebut,” kata Rizqi kepada AJNN.

Sambungnya, hal ini sudah sangat meresahkan pedagang setempat, setidaknya dalam hal ini harus ada sosialisasi dari Pemko Lhokseumawe melalui Dinas terkait dan memberikan solusi untuk pedagang kaki lima (PKL) sehingga tidak merasa tertindas oleh pelaku oknum yang tidak bertanggungjawab tersebut.

“Mereka juga mengaku mengalami sifat arogan dari oknum petugas penertiban berlaku arogan terhadap pedagang. Tanpa pemberitahuan sebelumnya langsung mengambil papan milik pedagang dan meminta uang dengan dalih akan di bagikan ke dinas terkait,” jelas Riski.

Oleh karena itu, mereka meminta kepada Wali Kota Lhokseumawe untuk mengevaluasi dan juga mendesak Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) untuk bertanggungjawab terhadap premanisme yang dirasakan oleh pedagang kecil.

“Apalagi kami mendapatkan sepucuk surat pemberitahuan yang beredar di kalangan pedagang tidak resmi, karena tidak memiliki kop surat, nomor surat dan lain selayaknya surat resmi. Dalam hal ini diduga Kadisperindagkop sudah kecolongan dan keteledoran,” ungkapnya.

Adapun, tujuan dari SUMUR melakukan investigasi tersebut untuk melakukan pendampingan terhadap pedagang kecil karena hal seperti ini adalah penindasan ,melanggar dan menimbulkan keresahan di kalangan pedagang kaki lima.

“Ini menjadi pekerjaan rumah (PR) dan masalah penting yang harus disikapi oleh Pemko Lhokseumawe untuk menertibkan premanisme tersebut. Dan yang jadi pertanyaan kami, Rp2 juta tersebut dikutip untuk apa?,” ungkapnya.

Ucapan Selamat Pelantikan DPRA - Aceh Barat
iPustakaAceh
Ucapan Selamat Pelantikan DPRA - Pemerintah Aceh

Komentar

Loading...