Unduh Aplikasi

Kelola Blok-B, Pemerintah Aceh Jangan sampai Terjerat Utang dan Skema Investasi Yang Merugikan

Kelola Blok-B, Pemerintah Aceh Jangan sampai Terjerat Utang dan Skema Investasi Yang Merugikan
Peneliti pada Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng. Foto: IST.

BANDA ACEH - PT Pembangunan Aceh (PEMA) yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) akhirnya disetujui menjadi pengelola atau kontraktor definitif Blok B. Persetujuan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) nomor 76.K/HK.02/MEM.M/2021 Tentang persetujuan pengelolaan dan penetapan bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok kontrak kerjasama pada wilayah blok B.

Menanggapi hal tersebut, peneliti pada Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng kepada AJNN mengatakan bahwa BUMD yang ditunjukkan (PT PEMA) tetap membutuhkan mitra investor domestik dan asing. Namun PT PEMA tetap harus memegang kendali mayoritas dan ini membutuhkan uang cukup besar.

"Pada tahap awal, BUMD tersebut harus membayar bonus tandatangan cukup besar kepada pemerintah dan tentu saja mereka harus memikirkan sumber keuangan ini," ujar Salamuddin Daeng, Selasa (27/

Baca: Pemerintah Pusat Setuju Blok B Dikelola PEMA, Gubernur: Ini Torehan Sejarah Sangat Penting

Menurut Salamuddin, Pemerintah Aceh juga harus hati-hati dalam hal pembiayaan mengingat bunga bank sangat tinggi di Indonesia. Jika mengambil dari pasar komersial itu,  membutuhkan kepercayaan.

Di sisi lain harga minyak dunia saat ini sedang jatuh, demikian juga harga gas. Investasi minyak diperkirakan tidak akan membawa keuntungan significant dalam jangka pendek.

"Sebagian besar kontraktor hulu migas tahun 2020 sempat mengalami tekanan dan kontraksi yang keras. 

Untuk itu dirinya mengingatkan dan menyarankan agar, PT PEMA  jangan sampai terjerat utang dan skema investasi yang merugikan Pemerintah Aceh. 

"Kita bisa belajar dari kasus divestasi Newmont di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang merugikan pemda setempat," pungkas Salamuddin Daeng.

Dalam berita sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral akhirnya menyetujui PT Pembangunan Aceh (PEMA) selaku BUMD Aceh sebagai kontraktor definitif Blok B. Keputusan itu tertuang dalam SK Menteri ESDM nomor 76.K/HK.02/MEM.M/2021 Tentang persetujuan Pengelolaan dan Penetapan bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok Kontrak kerja sama pada wilayah Blok B. 

Menteri ESDM memberikan persetujuan pengelolaan kontrak Kerja sama wilayah Blok B pasca 17 Mei 2021 kepada Kontraktor sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan menteri itu. 

Selanjutnya disebutkan,  bentuk dan ketentuan pokok kontrak kerja sama pada wilayah kerja Blok B yaitu kontrak bagi hasil cost Recovery, dimana PT PEMA Global Energi sebagai kontraktor dengan jangka waktu kontrak selam 20 tahun. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah menyambut bahagia atas terbitnya SK Menteri ESDM itu. 

"Torehan sejarah yang sangat penting, Alhamdulillah, berkat do'a seluruh rakyat Aceh," kata Gubernur Aceh Nova Iriansyah Kepada AJNN.

Seperti yang telah diketahui, Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) telah menerima surat dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif terkait Pengelolaan Sementara Wilayah Kerja “B” setelah berakhirnya kontrak pada tanggal 17 November 2020.

Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), Teuku Mohamad Faisal mengatakan, sebelumnya BPMA telah melakukan evaluasi atas proposal PT Pembangunan Aceh (PEMA) pada Selasa, 27 Oktober 2020 lalu. 

Dalam hasil evaluasi tersebut, BPMA memberikan rekomendasi kepada Gubernur Aceh, Nova Iriansyah dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif untuk menyetujui PT PEMA sebagai Kontraktor definitif Wilayah Kerja "B" serta memberikan masa yang cukup untuk persiapan alih kelola dengan memperpanjang sementara kontrak kepada PT Pertamina Hulu Energi (PHE)-NSB sehingga tetap menjamin kelancaran operasi Wilayah Kerja"B". 

"Atas rekomendasi tersebut, Menteri ESDM, Arifin Tasrif menetapkan pengelolaan sementara kepada PT Pertamina Hulu Energi (PHE)-NSB terhitung sejak 18 November 2020 paling lama sampai dengan 17 Mei 2021 atau sampai kontrak kerja sama yang baru ditandatangani dan efektif berlaku," kata Teuku Mohamad Faisal.

Faisal menyebutkan bahwa penunjukan PT Pembangunan Aceh (PEMA) selaku BUMD Aceh sebagai pengelola selanjutnya tinggal menunggu pemenuhan hal-hal administratif. Kemudian, dalam rangka menjaga kelancaran operasional dan menjaga tingkat produksi minyak dan gas bumi di Wilayah Kerja “B”, maka PT Pembangunan Aceh (PEMA) diminta untuk memprioritaskan pemberdayaan personel existing Wilayah Kerja "B".

"Dalam hal BUMD Aceh memerlukan kemitraan dengan pihak lain setelah efektif mengelola Wilayah Kerja "B", maka harus mendapatkan rekomendasi khusus Gubernur Aceh dengan mekanisme formal sesuai dengan ketentuan yang berlaku," katanya. 

Dikatakan Faisal, BPMA akan segera menyusun dan menyelesaikan draft kontrak kerja sama pengelolaan sementara dengan PT Pertamina Hulu Energi (PHE)-NSB dan menyiapkan serta memfinalisasi draft kontrak bagi hasil yang akan digunakan dalam pengelolaan Wilayah Kerja “B” paska pengelolaan sementara.

Idul Fitri - Disdik
Idul Fitri - BPKA
Idul Fitri - ESDM Aceh
Idul Fitri - Disbudpar
Idul Fitri- Gubernur Aceh

Komentar

Loading...