Unduh Aplikasi

Kelanjutan Proyek Balohan Sabang, PPK: Saya Belum Bisa Jawab

Kelanjutan Proyek Balohan Sabang, PPK: Saya Belum Bisa Jawab
Berita acara persetujuan penghentian kontrak secara permanen proyek pembangunan dan revitalisasi pelabuhan Penyeberangan Balohan dengan total anggaran Rp 273 miliar. Foto: For AJNN

BANDA ACEH - Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) sudah menghentikan kontrak proyek pembangunan dan revitalisasi pelabuhan Penyeberangan Balohan dengan total anggaran Rp 273 miliar.

Pemutusan kontak itu dilakukan oleh BPKS pada Juni 2020. Hal itu sesuai dengan berita acara persetujuan penghentian kontrak secara permanen yang diterima AJNN.

Untuk diketahui, proyek tersebut dimenangkan PT Cemerlang Samudra Kontrindo, yang beralamat di Jalan S. Parman Gg, Rustam, No 57 B, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan. Pengumuman itu disampaikan pada 15 Mei 2018.

Surat berita acara itu diteken oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), M Okto Rizki, ST, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker - BPKPBPBS, Ir. Yanfitri, MT dan Direktur PT Cemerlang Samudra Kontrindo, Ir Petrus Edi Susanto.

Dalam surat itu juga dijelaskan sejumlah alasan kenapa kontrak proyek itu terpaksa diberhentikan. Bahkan, kedua belah pihak yakni BPKS dan kontraktor sepakat dengan pemberhentian kontrak itu.

Salah satu alasan kenapa kontrak proyek itu dihentikan kontrak secara permanen akibat wabah Covid-19 dan ketidaktersediaan lahan untuk pembangunan.

Baca: Terkendala Lahan, BPKS Hentikan Kontrak Proyek Balohan Sabang Rp 273 Miliar

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), M Okto Rizki, ST ketika dikonfirmasi AJNN mengungkapkan progres fisik itu sudah mencapai 91,43 persen.

"Hanya masalah lahan saja," kata M Okto Rizki, ST kepada AJNN, Selasa (2/2).

Selain itu, ia mengungkapkan anggaran yang sudah terserap untuk proyek itu sudah mencapai Rp 196 miliar lebih dari nilai rencana yakni Rp 215 miliar. Artinya, SiLPA dari proyek tersebut mencapai Rp 19 miliar. 

"Untuk kelanjutan sudah pasti akan ditender ulang," ujarnya.

Namun, ketika ditanyai apakah sudah ada persetujuan Pemerintah Pusat untuk penggunaan SiLPA anggaran multiyears dalam rangka membiayai lanjutan proyek itu, Rizki mengaku belum bisa menjawab masalah tersebut.

"Ini saya belum bisa jawab, ini sudah di luar ranah PPK," ujarnya.

Komentar

Loading...