Kelangkaan Solar Pertamina Membuka Kotak Pandora Kekacauan Sub Holding

Kelangkaan Solar Pertamina Membuka Kotak Pandora Kekacauan Sub Holding
Salamuddin Daeng. Foto: IST/net

BANDA ACEH - Peneliti pada Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng menyebutkan bahwa kebakaran dan ledakan 4 kilang Pertamina yaitu kilang Balikpapan, kilang Balongam, kilang Cilacap dan kilang Plaju ada dampaknya bagi kemampuan Pertamina dalam menyediakan BBM.

"Kebakaran kilang ditenggarai sebagai dampak langsung dan tidak langsung dari amburadulnya organisasi perusahaan akibat sub holding," ujar Salamuddin Daeng dalam keterangan pers kepada AJNN, Selasa (19/10/2021).

Menurut Salamuddin, pengurangan belanja modal Pertamina hingga Rp 80 Triliun dalam tahun 2021 akhirnya mengurangi kemampuan Pertamina dalam menyediakan solar. 

"Pengurangan belanja modal atau efisiensi merupakan implikasi dari sub holding pertamina yang konon diarahkan bagi penghematan belanja modal perusahaan dan sekaligus mencari sumber pendanaan melalui IPO," ujar Salamuddin Daeng.

Selain itu menurut Salamuddin Daeng, Sub Holding di Pertamina membuat koordinasi di dalam BUMN tersebut  semakin sulit. Jalur komando, pembagian tugas, koordinasi, dan kekompakan di antara anak perusahaan Pertamina menjadi sangat lemah.

"Pejabat Pertamina akan malu-malu kucing memberi perintah. Pejabat sub holding akan sungkan koordinasi ke pertamina takut sewa aset dimahalin oleh induk holding. Bisa cekak," kata Salamuddin.

Hal lain kata Salamuddin adalah pemisahaan aset operasional di dalam Pertamina menjadi sangat tidak jelas.

"Dari mana uang Patra Niaga dan bagaimana Patra membelanjakan uang yang bukan miliknya sendiri. Utang atau dari pengalihan aset pertamina," kata Salamuddin.

Kemudian masih kata Salamuddin, bagaimana Patra Niaga membeli solar dengan memilih sumber yang paling murah, membeli ke siapa, apakah membeli ke kilang atau impor dari Singap saja yang lebih murah.

"Kepada siapa patra niaga mencari tambahan kuota Solar, sementara kuota solar ditetapkan oleh menteri melalui APBN. Sementara Patra Niaga bukan BUMN. Jadi statemen Patra Niaga bahwa kuota tidak akan cukup sampai akhir tahun harus diapresiasi oleh penanggung jawab sub holding untuk memberikan jalan keluar," ujar Salamuddin Daeng.

Salamuddin juga mempertanyakan bagaimana barang bersubsidi atau solar subsidi dikelola oleh Patra Niaga sementara Patra Niaga bukan BUMN. Jika patra niaga mengambil inisiatif sendiri untuk menambah pasokan melebihi kuota, maka akan berimplikasi subsidi meningkat, maka dengan demikian maka hal tersebut adalah tindakan korupsi.

Baca Selanjutnya...
Halaman 12

Komentar Pembaca

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Loading...

Berita Terkini