Unduh Aplikasi

KEK Mati di Tangan Marzuki

KEK Mati di Tangan Marzuki
Ilustrasi: Fluent in 3 month.

BANYAK baca, banyak lupa; sedikit baca, sedikit lupa; tidak baca, tidak lupa. Mungkin lelucon itu yang dipikirkan oleh Direktur PT Patriot Nusantara Aceh, Marzuki Daham, saat tak melihat nama Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe tak masuk ke dalam daftar proyek strategis nasional. 

Padahal, 18 kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus (KEK) yang masuk dalam proyek strategis nasional (PSN), yang ditetapkan oleh Pemerintah lewat Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020, itu bakal mendapat kucuran dana. 

Pemerintah menetapkan 201 proyek dan 10 program, yang mencakup 23 sektor, dengan total nilai investasi sebesar Rp 4,8 triliun dalam proyek strategis nasional. Walaupun, misalnya, uang Rp 4,8 triliun itu dibagi rata ke semua proyek, tetap saja nilainya cukup besar dan dapat digunakan untuk meningkatkan fasilitas di KEK Arun-Lhokseumawe. 

Tapi Marzuki menganggap itu tak penting. Karena yang penting baginya adalah pemerintah menyerahkan uang Rp 4,8 triliun mentah-mentah untuk dikelola oleh PT Patna, akronim Patriot Nusantara Aceh. Bahkan dia menilai tak ada guna KEK Arun masuk ke dalam daftar proyek strategis nasional.

Inilah ketakutan yang sejak awal diwanti-wanti oleh Zaini Abdullah saat menjabat sebagai Gubernur Aceh. Dia tak ingin aset besar yang menjadi salah satu penyebab kesenjangan antara Aceh dan Jakarta itu berpindah tangan ke Pemerintah Indonesia. 

Bahkan setelah usulannya untuk mengelola kawasan itu--bukan dalam bentuk KEK karena dinilai tidak sebanding dengan pengorbanan Aceh--ditolak, dan dipaksakan menjadi KEK, Zaini tetap meminta agar Pemerintah Aceh menjadi pengusul. Dengan demikian, Pemerintah Aceh berdaulat atas pengelolaan KEK Arun-Lhokseumawe sebagai pemegang saham mayoritas, lebih dari 50 persen. 

Namun Jakarta tetap tak rela Aceh berkuasa penuh atas KEK Arun-Lhokseumawe. Lantas, saat Pemerintah Aceh dipimpin Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Soedarmo, saat itu Zaini harus meletakkan kekuasaan karena mengikuti Pemilihan Kepala Daerah Aceh 2017, diam-diam dibuat kesepakatan yang menjadikan badan usaha nasional sebagai pengusul. Pemerintah Aceh hanya kebagian sedikit saham lewat PT Pembangunan Aceh. 

Sebenarnya dengan memastikan KEK Arun-Lhokseumawe berjalan, akan banyak keuntungan bagi Aceh. Namun sayang, Marzuki, selaku pengelola, lebih suka tidak berbuat apa-apa. Tanpa investasi, berarti dia tak perlu repot-repot bekerja. Toh setiap bulan, dia mendapatkan gaji dan tunjangan. 

Cara pikir yang dangkal ini harus segera diperbaiki oleh Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Nova perlu mempertimbangkan sosok lain, yang lebih berhasrat untuk memajukan KEK Arun-Lhokseumawe, sebagai pimpinan PT Patna. 

Ingat, Aceh perlu mencari sumber-sumber kekayaan menjelang berakhirnya “hadiah” dana otonomi khusus. Mempertahankan orang seperti itu berarti membuang kesempatan dan waktu. Sia-sia jika Patna dipimpin oleh orang yang tak tahu harus berbuat apa. 

Komentar

Loading...