Unduh Aplikasi

KEK Aceh (Bukan) Dalam Kendali Soedarmo

KEK Aceh (Bukan) Dalam Kendali Soedarmo
Ilustrasi

WAJAR jika Gubernur Aceh menolak rencana pengalihan pengusul Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) kepada PT Pertamina, PT PIM, PT Pelindo I dan PDPA. Karena sebenarnya, langkah ini telah dilakukan dengan menggandeng sebuah tim berisi para profesional untuk memaksimalkan pendapatan Aceh.

Mengutip pernyataan seorang anggota Tim Fasilitasi Percepatan Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe, Fathurrahman, tidak sulit untuk membangun KEK di Aceh. Tidak seperti daerah lain di Indonesia yang harus membangun dari awal sebuah lahan kosong. Di Lhokseumawe, semua telah tersedia.

Hasil kerja sama Arun dan Exxon Mobil meninggalkan banyak keuntungan bagi Aceh. Meski hanya “remah-remah”, nilainya ditaksir triliunan rupiah. Dengan modal itu, KEK Arun Lhokseumawe ini memiliki 90 persen infrastruktur dasar yang dibutuhkan.

Fathurrahman menyebut investasi yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh dalam kurun waktu tiga tahun hanya 171 miliar. Sedangkan para mitra strategis hanya perlu mengeluarkan dana sebesar Rp 51 miliar.

Namun ternyata Soedarmo memiliki cita-cita lain. Sebuah keinginan yang sangat bertentangan dengan keinginan Zaini dan sebagian besar rakyat Aceh. Berbekal status sebagai “orang pusat”, Soedarmo menggandeng para mitra dan mengalihkan status mereka sebagai pengusul. Artinya, perusahaan-perusahaan seperti Pertamina dan Pelindo I akan menjadi motor dan pengendali seluruh operasi di KEK. Hanya tersisa perusahaan milik pemerintah sebagai konsorsium besar itu.

Langkah Soedarmo yang tergesa-gesa ini jelas menimbulkan tanda tanya. Pertanyaan terbesarnya adalah: mengapa Soedarmo yang membentuk konsorsium ini? Apa yang membuatnya merasa layak menentukan nasib kawasan yang seharusnya memberikan keuntungan besar bagi Aceh? Apa yang didapat Aceh dan apa yang didapatnya dengan kesepakatan ini?

Kegagalan Soedarmo memahami makna bahwa Arun pernha menjadi salah satu simbol penindasan di Aceh harusnya tidak terjadi jika dirinya tidak bertindak melewati batas kewenangannya. Sebagai pejabat sementara, dirinya tidak berhak membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan Zaini Abdullah.

Soedarmo tak diperkenankan membatalkan perizinan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya atau mengeluarkan perizinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya. Sebagai pejabat dengan embel-embel Aceh di ujung nama jabatan, harusnya Soedarmo tidak bertindak lebih jauh dengan mengangkangi nilai-nilai yang diperjuangkan masyarakat Aceh dan melanggar aturan konstitusi yang membatasi kewenangannya selama berada di Aceh.

Komentar

Loading...