Unduh Aplikasi

Kejati dan Kejari Diintruksikan Tak Terima Permohonan Pengawalan dan Pengamanan TP4D

Kejati dan Kejari Diintruksikan Tak Terima Permohonan Pengawalan dan Pengamanan TP4D
Foto: Merdeka.com/Imam Buhor

BANDA ACEH – Jaksa Agung Republik Indonesia, mengintruksikan tentang perubahan keputusan tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan serta Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia.

Dalam surat yang dikeluarkan di Jakarta pada 22 November 2019 serta ditandatangani langsung, Jaksa Agung Republik Indonesia, Burhanuddin. Intruksi itu disampaikan kepada Jaksa Agung Muda Intelijen, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri.

Berdasarkan surat Instruksi Nomor 7 Tahun 2019, dalam rangka melaksanakan Keputusan Jaksa Agung Nomor 345 Tahun 2019, tentang Pencabutan Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-152/A/JA/10/2015, tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia.

Sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-059/A/JA/03/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia

Pihaknya mengintruksikan kepada Jaksa Agung Muda Intelijen, agar segera mengambil langkah, tidak lagi menerima permohonan pengawalan dan pengamanan, kepada Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P) sejak dikeluarkannya instruksi tersebut.

Selain itu, juga menginventarisasi dan melakukan pemetaan potensi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan oleh Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Pusat dan Daerah terhitung sejak 2016 hingga 2019 dan melaporkan pada kesempatan pertama kepada Jaksa Agung Republik Indonesia.

Sementara, kepada para Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri juga diintruksikan segera mengambil langkah tidak lagi menerima permohonan pengawalan dan pengamanan kepada TP4D Provinsi sejak dikeluarkannya Instruksi.

“Juga menginventarisasi dan melakukan pemetaan potensi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan oleh TP4 Provinsi/Kabupaten/Kota terhitung sejak Tahun 2016 hingga 2019 di wilayah hukumnya,” tulis Burhanuddin.

Dikatakan Burhan, dan melaporkan pada kesempatan pertama kepada Jaksa Agung Muda Intelijen cq Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis. Melakukan koordinasi dengan Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) maupun bidang Intelijen, Perdata dan Tata Usaha Negara dan/atau Tindak Pidana Khusus.

Dalam rangka tindak lanjut penyelesaian permasalahan yang ditemukan dari hasil kegiatan sebagaimana huruf b dan melaporkan hasilnya pada kesempatan pertama kepada Jaksa Agung Muda Intelijen cq Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis.

“Meningkatkan pengawasan melekat dalam rangka deteksi dini terhadap setiap bentuk penyalahgunaan kewenangan oleh oknum Kejaksaan Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum dan pembangunan di wilayah hukumnya yang dapat menciderai kepercayaan publik terhadap institusi Kejaksaan Republik Indonesia,” tuturnya.

Pengadministrasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengamanan pembangunan strategis dilakukan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia dan Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-135/A/JA/05/2019 tentang Format, Bentuk, Kode, dan Cara Pengisian Administrasi Intelijen Kejaksaan.

“Laksanakan instruksi ini dengan penuh rasa tanggung jawab,” tegasnya.

Kyriad Muraya Hotel Aceh

Komentar

Loading...