Unduh Aplikasi

Kejati Dalami Dugaan Penyimpangan Dana Hibah di DKP Aceh

Kejati Dalami Dugaan Penyimpangan Dana Hibah di DKP Aceh
Potongan surat pemanggilan Kepala DKP Aceh. Foto: Ist

BANDA ACEH – Kejaksaan Tinggi Aceh mulai mendalami kasus dugaan penyimpangan anggaran hibah dan penyimpangan anggaran gedung beku (Cold Storage) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh.

Berdasarkan surat yang diterima AJNN, Kejaksan Tinggi Aceh memanggil Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh untuk dimintai keterangannya terkait kasus tesebut pada Jumat 24 Juli 2020 lalu.

Dalam surat nomor: SP-172/1.1.5/Fd.1/07/2020 yang ditandatangani Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Aceh, R. Raharjo Yusuf Wibisono, Kadis DKP Aceh juga diminta membawa dokumen-dokumen yang menyangkut dengan dua kasus tersebut.

Kasipenkum Kejati Aceh, Munawal Hadi membenarkan pemanggilan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh mengahadap jaksa untuk dimintai keterangannya. 

"Benar, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dipanggil menjumpai jaksa untuk dimintai keterangan prihal penyimpangan anggaran hibah," kata Munawal singkat.

Baca: Temuan BPK, Rp 141 Miliar Bantuan Hibah pada DKP Aceh Tak Sesuai Aturan

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya sejumlah bantuan hibah pada Dinas Kelautan Aceh (DKP) Aceh tanpa pertanggungjawawaban yang didukung dengan proposal atau usulan dari DKP kabupaten/kota.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menemukan belanja bahan atau material berupa pemberian bantuan kepada kelompok masyarakat yang telah memenuhi kritetia penerima hibah. Sayangnya kegiatan tersebut tidak dianggarkan dalam belanja hibah barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat.

Dimana menurut BPK, DKP menganggarkan belanja hibah dan material tahun 2019 sebesar Rp 196 miliar lebih yang terealisasi sebesar Rp 149 miliar lebih atau 75,83 persen.

Berdasarkan Pelaksanaan dan Perubahan Anggaran (DPPA) serta dokumen pertanggungjawaban secara uji petik diketahui dari realisasi belanja tersebut, diantaranya untuk bantuan bibit, pakan ikan, obat-obatan dan sarana dan prasarana kepada kelompok masyarakat dan Balai Benih Ikan (BBI) meruoakan milik kabupaten/kota.

Hal lainnya, BPK juga melakukan uji petik atas realisasi anggaran belanja bahan material pada DKP. Adapun uji petik yang dilakukan yaitu pada kegiatan belanja bibit ikan sebesar Rp 115 miliar, belanja pakan ternak Rp 3,9 miliar serta belanja bahan kelengkapan lapangan Rp 22 miliar, dengan total keseluhan yakni Rp 141,2 miliar.

Atas hal itu, BPK sudah mengirimkan surat konfirmasi kepada Kepala DKP Aceh perihal penyampaian kuesioner belanja barang dan jasa, namun tidak ada tanggapan sampai dengan berakhinya pemeriksaan.

Lebih lanjut berdasarkan dokumen yang diperoleh BPK, mayoritas bantuan DKP Aceh diberikan kepada kelompok masyarakat yang penetapannya bersumber dari Keputusan Gubernur tentang Penetapan Kawasan Unggulan Kelautan dan Perikanan Aceh.

Padahal menurut BPK, Keputusan Gubernur tersebut hanya menetapkan kawasan unggulan kelautan dan perikanan Aceh, sedangkan penerima manfaat yang akan diberikan bantuan pada tahun 2019 tidak ditetapkan dalam Keputusan Gubernur tersebut.

Selain itu, BPK juga sudah memeriksa sejumlah dokumen pertanggungjawaban secara uji petik pada beberapa kegiatan. Ternyata berdasarkan ketentuan dalam Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial besumber dari APBD beserta perubahannya, termasuk Peraturan Gubernur tentang Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari APBA. BPK menyimpulkan bahwa kegiatan pemberian bantuan tersebut belum tepat.

Alasan BPK menyimpulkan pemberian bantuan di DKP Aceh belum tepat dikarenakan pemberian bantuan kepada kelompok masyarakat tidak dianggarkan pada belanja barang dan jasa. Kemudian, tidak seluruh pertanggungjawaban didukung dengan proposal atau usulan dari DKP kabupaten/kota.

Komentar

Loading...