Unduh Aplikasi

Kejati Aceh Usut Dugaan Korupsi Proyek Jembatan Kilangan

Kejati Aceh Usut Dugaan Korupsi Proyek Jembatan Kilangan
Surat panggilan untuk KPA proyek Jembatan Kilangan. Foto: Dok AJNN

BANDA ACEH - Diam-diam Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh mulai melakukan penyelidikan terhadap proyek Jembatan Kilangan tahun anggaran 2019. Proyek itu dimenangkan oleh PT Sumber Cipta Yoenanda dengan nilai kontrak Rp42,9 miliar, dengan surat perjanjian kerja nomor 31-AC/Bang/PUPR/APBA/2019 tanggal 2 Juli 2019.

Perusahaan itu beralamat Jl Nasional Ds. Baharu Kecamatan Blangpidie - Aceh Barat Daya.

Penyelidikan proyek tersebut berdasarkan surat perintah penyelidikan Kajati Aceh bernomor Print-02/L.1/Fd.1/01/2021 tanggal 19 Januari 2021.

Untuk melakukan penyelidikan proyek itu, Kejati Aceh mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh.

Surat bernomor B-516/L.1/Fd.1/02/2021, dengan perihal bantuan pemanggilan. Surat tertanggal 16 Februari 2021, yang diteken langsung oleh Kajati Aceh, Muhammad Yusuf.

Baca: Dugaan Laporan Keuangan Palsu, serta Pembayaran 100 Persen Sebelum Pekerjaan Selesai 

Dalam surat itu, Kejati memanggil sejumlah pejabat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, termasuk rekanan proyek dan konsultasn pengawas.

Pemeriksaan terhadap para pejabat dan rekanan itu dilakukan secara maraton sejak 22 hingga 24 Februari 2021. 

Adapun pejabat yang dipanggil yakni Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Rekanan, Konsultan Pengawas, Pokja IV, Ketua Pokja IV, dan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Aceh.

Sebelumnya, Inspektorat Aceh menyampaikan hasil tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh terhadap laporan keuangan pemerintah Aceh tahun 2019 dalam proses pengadaan pembangunan Jembatan Kilangan.

Berkas laporan itu disampaikan pihak Inspektorat dalam surat yang bersifat rahasia dengan nomor surat 703/039/IA-LHPK/2020 tertanggal 1 September 2020 yang lalu. 

Foto: Dok AJNN

Dalam surat tersebut Inspektorat mengatakan bahwa penyampaian tindak lanjut LHP BPK RI tersebut sesuai surat teguran Gubernur Aceh nomor 700/10287 tanggal 20 Juli 2020 bahwa terjadi Post Bidding pada proses pengadaan pembangunan Jembatan Kilangan itu serta pembayaran yang 100 persen dilakukan sebelum pekerjaan selesai dilaksanakan. 

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pihak inspektorat mulai tanggal 22 sampai dengan 26 Juli 2020, 06 Agustus 2020 dan dari tanggal 13 sampai dengan 17 Agustus 2020 tersebut diperoleh kesimpulan yang menyebutkan bahwa dokumen laporan keuangan PT Sumber Cipta Yoenanda tidak disampaikan pada form isian kualifikasi, serta tidak diunggah pada SPSE. 

Menurut Inspektorat bertentangan dengan pasal 38 dan bab VIII pada dokumen pemilihan, dan itu merupakan tindakan diskriminatif yang mengakibatkan persaingan tidak sehat.

Bahkan pelaksanaan kegiatan dilakukan melebihi dari kontrak dan PPK memberikan kesempatan kepada penyedia jasa untuk menyelesaikan pekerjaan konstruksi, melalui adendum kontrak dan memberikan kesempatan penyelesaian pekerjaan selama 6 hari kalender dengan denda 1/1000  (satu perseribu) per hari dari sisa kontrak sebagaimana tercantum dalam dokumen SSKK pasal 68.4 (c) tentang denda keterlambatan. 

Adapun besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari harga bagian kontrak yang belum dikerjakan dan telah disetor ke kas daerah melalui pemotongan langsung pada SPM. 

Selain itu dalam dokumen hasil evaluasi pekerjaan pembangunan jembatan Kilangan dari tim independen Universitas Teuku Umar (UTU) Meulaboh tanggal 18 Agustus 2029 terungkap bahwa komponen rangka jembatan di lapangan bukan berupa rangka jembatan yang belum siap pasang komponen rangka tersebut merupakan baja yang digunakan sebagai link sheet pada saat penyambungan antar bentang. 

Untuk itu, dalam surat yang ditandatangani oleh Inspektur Aceh, Zulkifli, Inspektorat menyarankan agar Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah (Sekda) Aceh untuk memberi sanksi tegas kepada kelompok kerja pemilihan IV biro pengadaan barang dan jasa sekretariat Aceh tahun anggaran 2019 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Sanksi itu atas tindakan diskriminatif mereka yang mengakibatkan persaingan tidak sehat dengan dugaan persekongkolan dalam tender pengadaan pembangunan jembatan itu.

HUT Pijay

Komentar

Loading...