Unduh Aplikasi

Dugaan Korupsi Persertifikatan  Tanah Masyarakat Miskin

Kejati Aceh Periksa PPTK dan Bendahara Dinas Pertanahan Aceh

Kejati Aceh Periksa PPTK dan Bendahara Dinas Pertanahan Aceh
Dokumen AJNN.

BANDA ACEH - Kejaksaan Tinggi (Kejati) memanggil dua orang pejabat Dinas Pertanahan Aceh untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan indikasi kerugian keuangan daerah pada kegiatan Persertifkatan tanah masyarakat miskin Aceh tahun 2019.

Mereka yang dipanggil tersebut adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara pada Dinas Pertanahan Aceh. Keduanya telah diminta hadir dalam pemeriksaaan dan permintaan keterangan pada hari Kamis (29/4/2021) kemarin.

Dalam surat tanggal 27 April 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh, Dr Muhammad Yusuf menyebutkan bahwa pihaknya meminta bantuan agar Kadis Pertanahan Aceh menyampaikan surat permintaan keterangan kepada dua pejabat tersebut.

Baca: GeRAK Laporkan Indikasi Korupsi di Dinas Pertanahan Aceh, Kajati: Akan Ditindaklanjuti

Sedangkan dalam lampiran surat yang ditandatangani oleh Asisten Intelijen Kejati Aceh, Mohamad Rohmadi kepada PPTK disebutkan bahwa yang bersangkutan (PPTK) diminta datang untuk bertemu dengan Kasi C bidang Intelijen Kejati Aceh pada hari Kamis 29 April 2021 pukul 09.00 WIB.

PPTK yang dipanggil tersebut diminta membawa sejumlah dokumen diantaranya, Juknis/juklak PTSL 2019, data masyarakat miskin penerima PTSL tahun 2019 dan SK Gubernur Aceh nomor: 590/382/2019 tentang tim percepatan persertifikatan tanah masyarakat Aceh tahun 2019.

Baca: Indikasi Kerugian Pengadaan Sertifikat Tanah Masyarakat Miskin Tahun 2019 Rp 454 Juta 

Kemudian PPTK juga diminta membawa Pergub Aceh Nomor: 73 tahun 2019 tentang persertifikatan tanah milik masyarakat miskin di Aceh, laporan hasil kegiatan pengurusan hak atas tanah perorangan dan badan hukum bidang pengelolaan tanah pesertifikatan tanah milik masyarakat miskin di lima kabupaten.

Selain itu pihak Kejati juga meminta yang bersangkutan untuk membawa Surat Permintaan Pembayaran (SPP), SPM dan SP2D, Rekening PPTK pada bidang pengadaan tanah dan pengurusan hak-hal atas tanah Dinas Pertanahan Aceh serta bukti transfer dana ke rekening Kementerian Agraria dan tata ruang/Badan Pertanahan Aceh sebesar Rp 465.300.780,-

Sedangkan untuk Bendahara Dinas Pertanahan Aceh yang juga dipanggil pada hari yang sama diminta untuk membawa dokumen seperti Surat Permintaan Pembayaran (SPP), SPM dan SP2D. Selain itu Bendahara tersebut juga diminta membawa rekening PPTK pada bidang pengadaan tanah dan pengurusan hak-hal atas tanah Dinas Pertanahan Aceh serta bukti transfer dana ke rekening Kementerian Agraria dan tata ruang/Badan Pertanahan Aceh sebesar Rp 465.300.780,-

Untuk diketahui bahwa kegiatan pesertifikatan tanah oleh Dinas Pertanahan Aceh tersebut sebenarnya dalam rangka mendukung Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Reformasi Agraria persertifikatan tanah milik masyarakat miskin Aceh.

Baca: Kepala Inspektorat Benarkan Indikasi Kerugian pada Pengadaan Sertifikat Tanah Masyarakat Miskin

Sebelumnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh telah menyerahkan dokumen laporan hasil pemeriksaan Inspektorat pada Dinas Pertanahan Aceh Tahun Anggaran 2019 dan 2020.  Dalam laporan tersebut terdapat indikasi  kerugian negara pada kegiatan pengadaan sertifikat tanah masyarakat miskin serta pengadaan langsung yang dilakukan tidak melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan tidak sesuai aturan yang berlaku pada Dinas Pertanahan Aceh tahun 2019 ke Kejaksaan Tinggi (Kejati). 

Askhalani juga menyebutkan bahwa berdasarkan hasil audit Inspektorat Aceh, sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin itu terindikasi mengakibatkan  kerugian daerah sebesar Rp 454,8 juta dan pengadaan langsung melalui “pintu belakang” secara manual dan mengangkangi aturan main sebesar Rp 657,6 juta. 

Dikatakan Askhal, dalam laporan Inspektorat disebutkan, jumlah bidang tanah yang telah didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten sebanyak 1.113 bidang tanah untuk diserahkan kepada masyarakat miskin, namun dari jumlah tersebut ternyata hanya masyarakat miskin di Kabupaten Aceh Barat saja yang telah menerima sertifikat, itupun baru sebanyak 25 bidang tanah. 

Baca: GeRAK Tagih Keseriusan Kejati Aceh Usut Dugaan Korupsi Persertifikatan Tanah

Bahkan Inspektorat Aceh juga telah menyatakan dalam hasil pemeriksaannya ada indikasi mengakibatkan kerugian daerah dalam persertifikatan tanah masyarakat miskin sebesar Rp 454,8 juta. 

"Inikan program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Aceh, peruntukannya juga buat orang miskin, walaupun nilainya tidak seberapa namun hal ini setara dengan 1.088 bidang tanah. Karena itu kita minta Kejati Aceh turun mengusut kasus ini sampai tuntas, mengingat kasus ini merugikan masyarakat miskin dan terindikasi merugikan negara," katanya. 

Adapun pengadaan langsung yang tidak dilaksanakan sesuai aturan yaitu penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yaitu belanja modal pengadaan alat rumah tangga senilai Rp 47,75 juta yang dilaksanakan oleh CV. Dian Persada Beurawe, pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan sebesar Rp 51,06 juta yang dilaksanakan oleh CV. Nanda Meutia (Fauzi Marwan).  

Selanjutnya belanja jasa penyusunan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH) senilai Rp 64,167 juta. Kemudian fullboard hotel acara rapat kerja peningkatan kapasitas PPAT bagi camat di daerah yang dilaksanakan oleh PT Gajah Aceh sebanyak dua kali dengan anggaran per kegiatan masing-masing sebesar Rp 199,9 juta.   

Kegiatan lainnya yaitu belanja modal pengadaan kursi pejabat senilai Rp 49,96 juta yang dilaksanakan CV. Mumtaz Qalbi (Fauzi Marwan). Terakhir, belanja bahan material belanja tas kegiatan/perlengkapan peserta tas batik Aceh sebanyak 110 buah senilai Rp 34,8 juta. 

Askhalani menambahkan bahwa dari kegiatan yang dilaksanakan secara manual tersebut, Inspektorat juga menemukan tiga dari tujuh kegiatan yang proses pengadaannya tidak sesuai ketentuan dimana secara administrasi belum memenuhi persyaratan pengadaan langsung.  

Ketiga kegiatan tersebut yaitu belanja modal pengadaan alat pendingin sebesar Rp 47,75 juta yang dilaksanakan CV Dian Persada. Kemudian kegiatan fullboard acara raker peningkatan kapasitas PPAT bagi camat Rp 199,95 juta oleh PT. Gajah Aceh dengan surat perjanjian kerja nomor 18/SPK-FB-BID2/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019. Serta kegiatan fullboard hotel acara Raker peningkatan kapasitas PPAT bagi camat Rp 199,95 juta oleh PT Gajah Aceh dengan surat perjanjian kerja nomor 18/SPK-FB-BID2/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019. 

Atas kondisi ini, Askhalani menegaskan bahwa pengadaan yang dilaksanakan secara manual, maka pengadaan tersebut jauh dari prinsip terbuka, bersaing dan akuntabel.  

“Patut diduga pengadaan ini berpotensi menguntungkan PA dan KPA yang berimplikasi kuat adanya unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau koorporasi yang mengakibatkan kerugian daerah, sehingga harus ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Aceh,” ungkap Askal.

Setelah beberapa waktu kemudian, GeRAK Aceh mempertanyakan keseriusan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh dalam menindaklanjuti dugaan korupsi pengadaan sertifikat tanah bagi masyarakat miskin di Dinas Pertanahan Aceh pada Tahun 2019.

Askalani dalam wawancara dengan AJNN, Jum'at (23/4/2021) menyebutkan setidaknya ada  dua alasan mendasar kenapa kasus ini  penting untuk diusut diusut tuntas. Alasan pertama menurutnya persertifikatan tanah ini merupakan program prioritas nasional pemerintahan Jokowi. Oleh karenanya penyimpangan yang berdampak terhambatnya akselerasi percepatan persertifikatan tanah bagi masyarakat miskin harus ditindak secara tegas melalui upaya hukum agar memberi efek jera. 

Alasan lainnya yaitu persertifikatan tanah ini sangat penting bagi masyarakat miskin guna memberikan alas hak yang legal berupa kepastian hukum kepemilikan dengn adanya sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), selain memberikan kemudahan akses ekonomi, dimana sertifikat bisa  jaminan dalam mengakses kredit usaha pada perbankan dan lembaga pembiayaan.

“Sertifikat kepemilikan tanah ini tidak saja memberikan kepastian hukum atas kepemilikan, tapi hal ini merupakan surat berharga bagi warga miskin untuk mengakses modal usaha pada perbankan dan lembaga pembiayaan,” ujar Askhalani.

Karena itu Askalani meminta agar Kejaksaan  Tinggi Aceh serius dalam menangani dugaan korupsi yang terjadi di Dinas Pertanahan Aceh.

“Kami menagih keseriusan Kajati Aceh dalam melakukan upaya hukum hingga tuntas terhadap kasus ini agar memberikan efek jera bagi siapa saja yang terlibat,” tegas Askal.

Selain itu lembaga Antikorupsi lain, yaitu Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) juga meminta agar pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh, tidak hanya menelusuri kerugian keuangan negara, namun penyidik Kejati juga perlu mendalami beberapa hal lain, terkait apakah dalam kegiatan pengadaan Sertifikat tanah untuk masyarakat miskin di lima kabupaten di Aceh tahun 2019, oleh Dinas pertanahan Aceh. 

Baca: MaTA Desak Kejati Aceh Ungkap Indikasi Korupsi Dinas Pertanahan Aceh 

"Kasus ini “sudah” ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Aceh dan potensi kerugian keuangan negara memang sudah ada berdasarkan hasil audit Inspektorat Aceh dan ini perlu didalami lebih mendalam," ujar Koordinator MaTA, Alfian kepada AJNN, Kamis (8/4/2021) di Takengon. 

Hal pertama yang harus didalami dengan mendalami proses pemberian sertifikat tanah tersebut, apakah ada pengutipan dana atau tidak. Karena menurut Alfian, pola yang terjadi selama ini seperti pada Program Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona), pihak MaTA menemukan adanya dugaan pengutipan secara ilegal dilapangan dalam pembuatan sertifikat tanah. 

"Pengutipan ini juga masuk pada Tindak Pidana Korupsi (TPK). Ini sangat perlu ditelusuri," ujar Alfian tegas. 

Hal yang kedua adalah prosesnya pengadaan yang tidak melalui E- Katalog. Menurut Alfian, walaupun tidak melalui E-Katalog, namun apakah perusahaan tersebut memiliki spesifikasi terhadap, bidang tersebut (Pengadaan Sertifikat) atau tidak. 

"Karena kita meragukan hal tersebut. Biasanya perusahaan yang ikut tidak punya spesifikasi yang dimaksud. Kalau tidak, maka konflik kepentingannya di mana? Sehingga penyidik kejaksaan perlu mendalaminya," kata Alfian. 

Hal yang ketiga, Inspektorat Aceh juga perlu mendorong secara tegas penyelidikan kasus ini, karena pengadaan sertifikat tanah ini adalah untuk masyarakat miskin. 

"Dalam konteks pengadaan sertifikat tanah untuk masyarakat miskin ini ada prinsip yang harus dipahami bahwa adanya kepastian hukum atas hak kepemilikan sertifikat untuk mereka," ujar Alfian. 

Karena menurutnya, Sertifikat tanah tersebut juga berfungsi pemberdayaan ekonomi mereka. Apalagi tujuan pemberian sertifikat tanah ini oleh pemerintah untuk tujuan yang dimaksud, sehingga Inspektorat perlu terus mendorong penyelidikan kasus ini tetap berlanjut dengan menyerahkan bukti-bukti diluar administrasi.  

"Karena hasil audit hanyalah resume saja. Tapi perlu ada bukti-bukti yang memperkuat sekaligus memudahkan bagi pihak Kejati untuk melakukan proses penyelidikan di lapangan," ujarnya Alfian.

"Kewenangan inspektorat bukan hanya sebatas melaporkan temuan ke Gubernur saja. Tapi ketika sudah ada indikasi maka Inspektorat perlu mensupport pihak Kejati dengan sejumlah data," tegas Alfian menambah. 

Walaupun nantinya perhitungan kerugian keuangan negara pihak Kejati juga akan meminta audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), tapi menurut Alfian, hasil audit oleh inspektorat Aceh sudah bisa menjadi alat bukti awal bagi pihak Kejati. 

"Selain itu perlu dipahami bahwa dalam konteks kerugian dalam sebuah kasus dugaan korupsi, bukan hanya semata-mata kerugian keuangan negara saja, tapi ada kerugian sosial bagi masyarakat miskin yang memiliki hak terhadap Sertifikat itu juga sangat besar," pungkasnya.

Sedangkan Jaringan Anti Korupsi Gayo (Jang-Ko) mendesak pihak Kejati Aceh untuk segera melakukan penyelidikan terkait kegiatan pemberian (Pengadaan) Sertifikat tanah untuk masyarakat miskin di Aceh tersebut. 

Baca: Jang-ko Dorong Kejati Usut Tuntas Pengadaan Sertifikat di Dinas Pertanahan Aceh

Apalagi dari lima kabupaten yang ditargetkan, hanya satu satu kabupaten, yaitu Aceh Barat yang masyarakatnya menerima Sertifikat tersebut. 

"Jika Inspektorat mengatakan sudah ada kerugian negara dari kegiatan ini. Tentu ini perlu ditelusuri, karena masyarakat menunggu hasil penyelidikan dari Kejati Aceh," ujar Koordinator Jangko, Maharadi, Kamis (8/4/2021) di Takengon. 

Jang-ko, kata Maharadi, akan terus mendorong pihak Kejati mengungkapkan perkara ini. Dan hasil penyelidikan tersebut menurutnya harus diumumkan kepada masyarakat.  

"Karena masyarakat miskin juga dirugikan dalam kasus ini," pungkas Maharadi.

HUT Pijay

Komentar

Loading...