Unduh Aplikasi

Kejari Tak Temukan Kesalahan Pengguna Anggaran di Proyek Jembatan Pangwa

Kejari Tak Temukan Kesalahan Pengguna Anggaran di Proyek Jembatan Pangwa
Kondisi Jembatan Pangwa setelah dibangun. Foto: For AJNN

PIDIE JAYA - Kejaksaan Negeri (Kejari) Pidie Jaya menetapkan empat tersangka dalam kasus korupsi pembangunan jembatan Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Pidie Jaya, tahun 2017-2018.

Empat tersangka tersebut tiga diantaranya ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa 23 Februari 2021, yaitu Direktur PT Zarnita Abadi berinisial MAH, pengendali CV Trikarya Pratama Consultan yang memenangkan kegiatan pekerjaan pengawasan berinisial AZH, kemudian Direktur CV Trikarya Pratama Consultan berinisial MUR.

Teranyar, pejabat pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) yaitu Teuku Raja Al Kausar (TRA), dalam pembangunan rekontruksi jembatan Pangwa itu, ia didapuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Setelah PPTK itu ditetapkan sebagai tersangka, kini publik bertanya sejauh mana keterlibatan Pengguna Anggaran (PA) pada proyek jembatan tersebut. Hingga pejabat kelas teras itu tidak tersentuh.

Terkait hal tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Pidie Jaya, Mukhzan menyebutkan, penyidik Kejari Pidie Jaya telah memeriksa tiga orang PA pada rekontruksi jembatan yang rusak akibat gempa 7 Desember 2016 itu. Namun, pihaknya tidak menemukan indikasi keterlibatan atau kesalahan dari Pengguna Anggaran (PA) pada kasus pembangunan Jembatan Pangwa.

Baca: TRA, Pejabat BPBA Jadi Tersangka Kasus Korupsi Jembatan Pangwa

"Penyidik telah memeriksa PA, semua yang terlibat dalam perkara ini kami periksa. Khusus untuk PA, kami belum menemukan ada indikasi kesalahan dari pejabat tersebut. Kami melihat ini adalah kesalahan dari PPTK yang tidak melaksanakan tupoksinya sesuai dengan aturan sehingga memberikan laporan penyesatan terhadap pimpinannya yang lebih tinggi sehingga terjadi kerugian keuangan negara, pada saat ini kami menemukan seperti itu. Namun silakan teman-teman media memantau dugaan ini sampai ke pengadilan, karena apapun pembuktian yang sebenarnya adalah di pengadilan," kata Mukhzan, usai menetapkan TRA sebagai tersangka lanjutan, Kamis (8/4).

Dijelaskan, tiga orang Pengguna Anggaran tersebut adalah pertama dijabat oleh Yusmadi, perannya sampai pada tahap penandatanganan kontrak, Yusmadi kemudian dimutasi dan digantikan oleh Lutfandi, Lutfandi menjabat pelaksana harian BPBA selama tiga bulan. 

Terakhir adalah Kepala Badan Perencaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh yang saat itu menjabat yaitu Teuku Ahmad Dadek. Dalam proyek tersebut, Ahmad Dadek menjabat sebagai PA hingga proyek itu selesai atau yang menyetujui pengamprahan anggaran 100 persen.

"Terkait dilakukan adendum itu dimusyawarahkan. Namun persoalan kasus ini bukan pada persoalan adendumnya, tapi persoalan personil di lapangan yang tidak dilaporkan oleh PPTK ke pada pimpinannya. Termasuk juga pengecoran. Karena ini bicara spesifikasi, yang bertanggung jawab berati PPTK dan kontraktor dan konsultan. Seharusnya PPTK itu hadir waktu dilakukan pengecoran beton dan melaporkan ke pimpinannya betul-betul kubus tekannya itu adalah yang diuji di lap Unsyiah sehingga menyakini itulah hasil ujinya," jelas Mukhzan mengakhiri.

Komentar

Loading...