Unduh Aplikasi

Kejari Blangpidie  sebut hasil audit turun tersangka korupsi ditahan

ACEH BARAT DAYA – Kejaksaan Negeri (Kejari) Blangpidie menyatakan tidak main-main dalam melakukan pemberantasan korupsi di kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). 

Hal tersebut disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Blangpidie, Umar.Z, SH, MH di depan puluhan mahasiswa unjuk rasa di halaman kantor Kejari setempat, Selasa (09/12).

Umar menyebutkan, Kejari Blangpidie selalu siap dalam melakukan pemberantasan Korupsi di Abdya, buktinya, beberapa kasus dugaan korupsi yang selama ini ditangani pihaknya kini hanya menungu hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Seperti halnya kasus dugaan korupsi alat kesehatan (alkes) di Rumah Sakit Umum Teuku Peukan (RSU-TP). Kasus pengadaan alat kesehatan tahun 2013 dengan nilai pengadaan Rp. 6,3 milyar lebih sumber dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang melibatkan Sekda Ramli Bahar kini sudah memasuki pada tahap audit BPKP.

“Tanda keseriusan kejari Blangpidie, hari ini sudah turun tim BPKP untuk menghitung jumlah kerugian Negera. Mereka sekarang sudah ada di Abdya untuk melakukan audit kasus alkes.” kata Umar

Bukan saja kasus alkes yang kini sedang dilakukan audit BPKP, namun kasus lain auditnya juga sedang berjalan. Seperti kasus dugaan korupsi dana Pekan Kebudayaan Aceh (PKA). Kendatipun harus menunggu, namun semua kasus-kasus tersebut tetap dilanjutkan ke meja hijau.

“ Kasus korupsi dana PKA juga sudah kita sampaikan pada pihak BPKP untuk dihitung jumlah kerugian Negera. Jika hari ini selesai di audit oleh BPKP. Maka hari ini pula kita limpahkan kasus tersebut ke pengadilan” kata Umar.

Kepada puluhan mahasiswa IMM yang melakukan aksi unjuk rasa, Umar berharap agar dapat bersabar sambil menunggu hasil dari BPKP. Oleh karna itu, pihak ingin para mahasiswa terus mengontrol kinerja kejari serta memberikan masukan dan dorongan dalam memberantaskan korupsi di Abdya.

“ Kita tunggu hasil auditnya dulu,nanti kalau hasilnya sudah turun langsung kita tahan. Lihat saja nanti, tidak usah minta saya dicopot, jika kasus-kasus tersebut tidak tuntas malah saya mundur sendiri,” kata kejari Blangpidie.

Lebih lanjut Kejari Blangpidie memaparkan, jika ada keterlambatan dalam melakukan audit itu bukan kesalahan dari pihaknya. Kejari tidak memiliki wewenang dalam melakukan audit kerugian negara, tetapi itu adalah wewenang pihak BPKP.

“Kalau seandainya ada wewenang kita untuk menghitung  jumlah kerugian Negara, maka dalam tempo dua hari selesai kita audit, bahkan sudah dari dulu kasus ini kita tuntaskan dipengadilan” katanya.

Lebih lanjut, Umar. Z menjelaskan, untuk kasus PKS, hutan lindung dan pemutusan kontrak kerja proyek pembangunan jembatan Krueng Teukuh, Kejari Blangpidie tidak memiliki wewenang dalam menuntaskan kasus tersebut. Karena kasus-kasus itu dipegang oleh intasi lain, yaitu pihak Polda Aceh.

Amatan AJNN dilapangan, Kepala Kejaksaan Negeri Blangpidie, Umar.Z  juga membubuhkan tanda tangan perjanjian dalam hal mengusut tuntas kasus-kasus korupsi di Kabupaten Abdya, serta memperlihatkan dokumen-dokumen kasus yang sedang diusut kepada mahasiswa.

Seperti dokumen kasus dugaan korupsi alkes 6,3 milyar dan dokumen kasus korupsi dana PKA 1,3 milyar.

SUPRIAN

Komentar

Loading...