Unduh Aplikasi

Kejari Agara Komit Tuntaskan Dugaan Korupsi Bimtek

Kejari Agara Komit Tuntaskan Dugaan Korupsi Bimtek
Ilustrasi. Foto: Net

BANDA ACEH - Lembaga Pengembangan Potensi Intelektual Muda (LP2IM) Aceh Tenggara meminta kepada penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Tenggara untuk jeli menelusuri aliran dana bimbingan dan teknis (bimtek) 16 kecamatan di kabupaten setempat yang menggunakan dana desa tahun 2019 dengan total Rp 11 miliar lebih bersumber dari APBN.

"Kami temukan dugaan korupsi bimtek mencapai miliar rupiah. Jaksa harus jeli untuk menelusuri aliran dana korupsi tersebut, siapa saja yang mencicipi dan kegiatan bimtek yang terkesan ladang empuk," ujar Ketua LP2IM Aceh Tenggara, M Sopian Desky kepada AJNN, Rabu (20/5).

Menurutnya kegiatan bimtek 2019 menggunakan dana desa miliar rupiah itu, bukan hanya menggunakan satu lembaga sebagai penyelenggara kegiatan tersebut.

"Jadi, ini harus ditelusuri agar dugaan korupsi bimtek di Agara ini, para aktor dan pelakunya terungkap," ujarnya.

Ia mengatakan kalau aliran dana bimtek yang mencicipinya ini sampai ditelusuri, pihaknya yakin bakal ada terjadi dugaan gratifikasi dalam kegiatan bimtek tersebut dan pasti banyak dana rakyat yang bakal diselamatkan.

Untuk itu, penyidik Kejari Agara agar lebih jeli dan selektif dalam kasus bimtek dana desa ini, dan Komisi III DPR RI agar memback-up kasus ini agar selesai sampai ke meja hijau, karena dalam perjalanan pemeriksa saksi saja mereka berani melawan panggilan penyidik Kejari Aceh Tenggara.

"Kami mendorong kasus ini diambil alih saja di Kejati Aceh dan dikawal Komisi III DPR RI. Saya lebih yakin kasus ini cepat tuntas apabila di back up penyidik Kejati Aceh," katanya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Aceh Tenggara, Fithrah memastikan pihaknya akan menangani dengan serius kasus tersebut.

Bahkan, kata Fithrah, penyidik sudah mengirimkan surat kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) untuk meminta petunjuk terkait keputusan menetapkan besaran kerugian negara.

“Kasus ini akan berjalan, kami sedang menunggu petunjuk dari Kejati Aceh,” kata Fithrah kepada AJNN, Rabu (20/5).

Ia menjelaskan dalam kasus tersebut, dana yang dialokasi mencapai Rp 29 juta/desa untuk 16 Kecamatan di Agara. Namun, fakta di lapangan hanya sekitar 280 desa yang menggelar kegiatan melalui pihak ketiga.

"Kami sudah memeriksa pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kute (DPMK) Agara, Asisten I Setdakab, Camat, dan dua orang panitia penyelenggara. Tapi dari panitia penyelenggara tidak mau hadir dalam panggilan, sudah dua kali kami panggil, termasuk beberapa kepala desa tidak mau hadir," unngkapnya.

Ia menilai kalau pihak penyelenggara masih tertutup dan tidak koorperatif ketika diperiksa. Mereka masih sangat tertutup terkait aliran dana yang digunakan.

"Kegiatan ini bertentangan dengan Permendagri Nomor 19 tahun 2007, dimana pihak ketiga sebagai penyelenggara harus memiliki akreditasi dan standar-standar sebagai lembaga penyelenggara bimtek," jelasnya.

Adapun rincian kegiatan bimtek Agara tahun 2019 dibagi dalam tiga group

Group satu dengan jumlah peserta 3.540 orang untuk 13 kecamatan dengan total 295 desa, artinya 12 org per desa. Dimana anggaran per desa Rp 29.760.000 x 295 desa dengan total Rp 8.779.200.000.

Acara digelar tanggal 18-24 Juli 2019 di Kampus UGL selama tiga hari masing tahap 1 dan 2. Fasilitas yang diberikan ke peserta yakni makan satu kali perhari, snack dua kali per hari. Selama tiga hari, honor peserta Rp 110.000 per orang, kemudian modul, baju, tas, pulpen, neetbok.

Group dua dengan peserta 324 orang, anggaran Rp 29.760.000 x 27 desa total Rp 803.520.000, lokasi kegiatan SMP/SMA Lawe Alas selama tiga hari. Fasilitas yang diberikan ke peserta yakni makan satu kali perhari, snack dua kali per hari

Group tiga dengan jumlah peserta 324 orang setiap desa diminta Rp 35 juta dari 27 desa dengan total semua anggaran Rp 1.680.800.000. Lokasi kegiatan yakni di SMP/SMA Lawe Alas.

Total pagu untuk tiga kegiatan yakni Rp 11.262.720.000.

Komentar

Loading...