Unduh Aplikasi

TERKAIT DUGAAN SPPD FIKTIF ANGGOTA DPRK ABDYA

Kejari Abdya Bakal Mintai Keterangan Pihak Maskapai di Kejati

Kejari Abdya Bakal Mintai Keterangan Pihak Maskapai di Kejati
Ilustrasi. Foto: Net

ACEH BARAT DAYA - Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya (Kejari Abdya), terus mendalami kasus dugaan korupsi SPPD fiktif anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Abdya, yang anggarannya mencapai Rp 1,3 miliar pada APBK Abdya tahun 2017 lalu.

Kajari Abdya, Abdur Kadir SH MH, mengatakan hingga saat ini pihaknya sudah memeriksa 24 anggota dewan, Sekwan Abdya, Sekda Abdya dan beberapa pihak yang berkaitan dengan kasus dugaan SPPD fiktif ini.

"(Anggota dewan) yang diperiksa itu sudah 20 orang lebih. Selain itu, Sekwan, Sekda serta beberapa pihak terkait kasus ini, juga sudah kami mintai keterangan," kata Abdur Kadir kepada AJNN, Selasa (20/8).

Ia mengungkapkan, hingga saat ini kasus tersebut masih ditahap penyelidikan. Pihaknya, dalam waktu dekat sudah menjadwalkan, akan meminta keterangan pihak maskapai penerbangan yang digunakan anggota DPRK Abdya, saat melakukan perjalanan dinas sesuai tiket yang dilaporkan dalam pertanggungjawaban.

"Mengenai tempatnya sedang dikoordinasikan terlebih dahulu. Kemungkinan akan dilakukan di Banda Aceh, tepatnya di Kejati Aceh," ungkapnya.

Baca: Kejari Abdya Terus Dalami Dugaan SPPD Fiktif DPRK Abdya

Sementara itu kata Abdur Kadir, dalam waktu dekat Kasi Intel Kejari Abdya, Radiman SH, akan berangkat ke Banda Aceh. Pihak maskapai yang digunanakan anggota dewan untuk berangkat, dalam rangka melakukan perjalanan dinas akan dipanggil untuk dimintai keterangan.

"Kasi Intel saya itu sudah ada jadwal mau ke Banda Aceh. Pihak maskapai akan dipanggil guna dimintai keterangan. Jadi, sifatnya hanya membantu memberi keterangan kepada kita," ulasnya.

Selain itu, katanya, ada beberapa maskapai penerbangan yang digunakan untuk terbang. Nantinya, pihak-pihak maskapai dimaksud, akan diminta melakukan print out manifest penumpang, sesuai dengan tanggal penerbangan yang tertera di tiket anggota DPRK Abdya saat melakuakan perjalanan dinas.

"Akan dilakukan kroscek. Semuanya tinggal di di print out saja. Nah persoalanya begini, apa masih bisa berangkat menggunakan tiket orang lain," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, kasus ini mencuat berdasarkan hasil audit Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh. Saat dilakukan kroscek, ditemukan perbedaan antara nama penumpang di tiket pesawat tidak sesuai dengan nama yang muncul pada barcode boarding pass.

Iklan Kriyad

Komentar

Loading...