Unduh Aplikasi

Kejagung Lidik Pembangunan RSUD Yuliddin Away Saat Nizarli Kepala ULP Aceh

Kejagung Lidik Pembangunan RSUD Yuliddin Away Saat Nizarli Kepala ULP Aceh
Pengumuman pemenang tender proyek pembangunan gedung dan fasilitas lain di RSUD Yulidin Away tahun anggaran 2018. Foto: Dok AJNN

BANDA ACEH - Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Direktur C Dr Chaerul Amir, Jaksa Utama Madya An. Jaksa Agung Muda Intelejen, tertanggal 13 Agustus 2019, telah melayangkan surat kepada MZ, selaku Ketua Pokja XLIV. Surat tersebut sifatnya biasa, perihal permintaan keterangan.

Dalam surat tersebut, MZ diminta untuk hadir, Senin, 19 Agustus 2019 di Kantor Kejaksaan Agung RI untuk bertemu Tim Penyelidik yang terdiri Yuqaiyum Hasib, Wilmar Tummbang, Eka Aryanta P, Ashari Syam dan Hasudungan Sibarani untuk memberikan keterangan dan membawa dokumen terkait dengan dugaan korupsi pada Dinas Kesehatan Aceh dalam pembangunan gedung dan fasilitas lain di RSUD Yuliddin Away tahun anggaran 2018 yang diduga merugikan negara sebesar Rp 39,7 miliar.

Surat panggilan dari Kejaksaan Agung RI untuk MZ, selaku Ketua Pokja XLIV proyek pembangunan gedung dan fasilitas lain di RSUD Yuliddin Away tahun anggaran 2018. Foto: Dok AJNN

Kemudian, Kejaksaan Agung RI pada tanggal 27 Agustus 2019 kembali memanggil MZ untuk dimintai keterangan pada Rabu, 4 September 2019.

Berdasarkan dokumen yang dimiliki AJNN, Pokja XLIV yang melakukan pelelangan paket pembangunan RSUD Rujukan Regional Yuliddin Away Tapaktuan adalah MZ, S dan FR. Hal ini sesuai dengan surat penugasan nomor 027/SP/082/PBI/2018, tanggal 30 April 2018 yang diteken oleh Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Ir Nizarli M.Eng.

Penelusuran melalui laman LPSE Aceh, Pokja XLIV menetapkan dan mengumumkan PT Linggarjati Perkasa sebagai pemenang dengan harga penawaran sebesar Rp 38,7 miliar dari Pagu sebesar Rp 40 miliar pada tanggal 2 Juli 2018.

Surat panggilan kedua dari Kejaksaan Agung RI untuk MZ, selaku Ketua Pokja XLIV proyek pembangunan gedung dan fasilitas lain di RSUD Yuliddin Away tahun anggaran 2018. Foto: Dok AJNN

Sebelumnya, informasi yang diperoleh AJNN, PT Linggarjati Perkasa tidak memenuhi salah satu syarat yang ditetapkan Pokja khususnya poin 16 yaitu laporan keuangan audit akuntan publik (KAP) dengan opini sekurang-kurangya Wajar.

Baca: Pemenang Tender Diduga Tak Memenuhi Syarat

Dimana laporan KAP dengan opini wajar milik PT Linggarjati Perkasa itu dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik yang sudah tidak aktif atau dicabut izin operasinya oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia yakni Kantor Akuntan Krisnawan, Busroni, Achsin dan Alamsyah.

"Berdasarkan data Kementerian Keuangan per 3 Juli 2018, kantor akuntan publik Krisnawan, Busroni, Achsin dan Alamsyah masuk dalam daftar Kantor Akuntan Publik yang tidak aktif," kata sumber AJNN sembari memperlihatkan data dimaksud, Rabu (1/8/18).

Demikian halnya dengan dokumen yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan tersebut, Kantor Akuntan Publik Krisnawan, Busroni, Achsin dan Alamsyah sudah tidak aktif sejak tanggal 20 Desember 2016 lalu dengan nomor registrasi pencabutan 1432/KM.1/2016.

Surat penugasan nomor 027/SP/082/PBI/2018, tanggal 30 April 2018 yang diteken oleh Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Ir Nizarli M.Eng. Foto: Dok AJNN

Sementara opini yang dikeluarkan terhadap neraca PT Linggarjati Perkasa tanggal 31 Desember 2016 dan 2017, serta laporan perubahan ekuitas dan laporan atas arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diterbitkan pada tanggal 11 April 2017.

Sumber AJNN menyebutkan PT Linggarjati Perkasa melakukan Kerjasama Operasional (KSO) dengan PT Putra Indo Manunggal, namun laporan KAP perusahan ini justru mendapat opini tidak memberikan pendapat (TMP) atau disclaimer berdasarkan audit oleh Kantor Akuntan Publik Rizal dan Zulfikar.

Sedangkan Penandatanganan KSO perusahaan dilakukan di Kantor Notaris Lila Triana,SH pada tanggal 5 Juni 2018, sementara pengumuman pemenang tender pada 2 Juli 2018.

Komentar

Loading...