Unduh Aplikasi

Kejagung Imbau Kepala Daerah Tak Layani Oknum Jaksa Minta Proyek

Kejagung Imbau Kepala Daerah Tak Layani Oknum Jaksa Minta Proyek
Foto: Merdeka.com/Imam Buhor

BANDA ACEH – Kejaksaan Agung (Kajagung) Republik Indonesia mengimbau kepada seluruh gubernur dan bupati atau walikota agar tidak melayani jika ada oknum dari kejaksaan yang meminta proyek pekerjaan di lingkungan pemerintah daerah.

Hal tersebut disampaikan melalui surat edaran yang dikeluarkan pada, Kamis (14/11) dan ditandatangani langsung oleh Jaksa Agung Muda Intelijen Republik Indonesia, Dr. JAN S. Maringka.

Dalam surat yang bersifat segera itu juga diminta kepada kepala daerah agar segera melaporkan kepada Pimpinan Kejaksaan RI jika adanya upaya permintaan intimidasi serta intervensi, melalui hotline laporan pengaduan 150227, Adhyaksa Command Centre 0813 1854 2001-2003 (WatsApp) atau aplikasi Pro Adhyaksa, untuk mendukung kecepatan dan kelancaran penanganan pengaduan, diharapkan informasi dapat disertai data indentitas pelapor , kronologis kejadian, serta pendukung yang relavan.

“Kami akan melindungi kerahasiaan indentitas pelapor, sepanjang laporan dilakukan berdasarkan itikad baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tuturnya dalam surat edaran tersebut.

Melalui surat Nomor R-1771D/Dip/11/2019 tanggal 14 November 2019 juga ditegaskan pimpinan Kejaksaan RI menyatakan, tidak akan mentolerir dan akan menindak tegas setiap bentuk penyalahgunaan kewenangan, oleh oknum Kejaksaan RI dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum dan pembangunan, yang dapat mencederai kepercayaan publik terhadap Institusi Kejaksaan RI.

Surat edaran Kejaksaan Agung

Surat edaran tersebut dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Sentul International Convention Center-Bogor 13 November 2019.

Saat itu, Jokowi menyebutkan masih terdapat berbagai laporan tentang perilaku penyalahgunaan wewenang, oleh penegak hukum termasuk oknum Kejaksaan RI. Yang dirasakan dapat mengganggu kenyamanan pembangunan atau investasi daerah.

Iklan Kriyad

Komentar

Loading...