Unduh Aplikasi

Kegiatan Tanpa Dokumen Perencanaan, Bukti Buruknya Kinerja Bappeda

Kegiatan Tanpa Dokumen Perencanaan, Bukti Buruknya Kinerja Bappeda
Ilustrasi. Foto: Net

BANDA ACEH - Tim panitia khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Dapil III, menemukan sejumlah penyimpangan dalam proyek pemerintah provinsi di Kabupaten Bireun, dimana pendanaannya dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun anggaran 2018.

Pansus DPRA Dapil Bireun ini diketuai H Saifuddin Muhammad, wakil ketua Zulfadhli, Sekretaris Efendi, dan beranggotakan Kautsar, Said Dahlawi, Samsul Bahri Ben Amiren, dan Hj Nurbaiti A Gani. Hasil kunjungan di lapangan, Pansus menemukan sebagian besar kegiatan yang lahir disejumlah SKPA, tidak memiliki dasar penganggaran yang jelas, seperti tidak tersedianya dokumen perencanaan dan dokumen pendukung lainnya. Selain itu, tim juga menemukan sejumlah kegiatan yang dilaksanakan juga bukan kewenangan dinas terkait.

Beberapa SKPA yang ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatannya, seperti adanya kegiatan tanpa dokumen perencanaan, bukan kewenangannya dan dokumen perencanaannya dinilai cacat hukum, yaitu, Dinas PUPR Aceh, Dinas Pengairan, Dinas Perkim, Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan Dayah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas ESDM, BPBA, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk, Distanbun dan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh.

Keseluruhan kegiatan di Kabupaten Bireun yang dibiayai APBA 2018 serta dikunjungi Pansus DPRA, jumlahnya sebanyak 69 kegiatan dengan total anggaran Rp 219 miliar. Jika dikategorikan, 28 kegiatan tersebut bukan merupakan kewenangan Pemerintah Aceh, 43 kegiatan tidak ada dokumen perencanaan, 3 kegiatan didapati dokumen perencanaannya cacat hukum dan paket kegiatan yang bukan tupoksi dinas terkait jumlahnya sebanyak 5 kegiatan.

Hasil kunjungan di lapangan, menunjukkan sebagian besar dari kegiatan tersebut, hanya menggunakan dokumen perencanaan simple design Dinas. Bahkan, Pansus memberikan catatan khusus atas tiga buah proyek di Dinas Pengairan Aceh, dengan total anggaran sebesar Rp 50 miliar. Ketiga proyek ini, dokumen perencanaanya dinilai cacat hukum karena tidak diawali dengan pembebasan lahan.

Parahnya lagi, Pansus DPRA ini juga mendapati beberapa kegiatan, telah dilakukan addendum kontrak pelaksanaan melebihi batas kewajaran, yaitu diatas 10 persen. Hal ini dilakukan Dinas Pengairan Aceh, karena dokumen perencanaan yang digunakan berdasarkan simple desain alias cacat hukum.

Menurut Tim Pansus DPRA, pembangunan pola seperti ini dipastikan melanggar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Terkait addendum yang dilakukan, secara aturan juga disebutkan, pekerjaan tambah dilaksanakan dengan ketentuan tidak melebihi 10 persen dari harga yang tercantum dalam perjanjian awal.

Baca: Selain Dinas PUPR, Ternyata Kegiatan Tanpa Perencanaan Ditemukan di Dinas Lain

Bahkan, menurut informasi yang diperoleh AJNN dari sumber yang dapat dipercaya, addendum kontrak pelaksanaan yang dilakukan di dinas "basah" tersebut nilainya mencapai diatas 50 persen. Hal ini tentu saja sudah jauh melampaui dari ketentuan yang dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan.

Selain itu, jika merujuk pada Peraturan Gubernur Aceh nomor 9 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan TDBHM dan Otonomi Khusus, dimana dalam pasal 18 ayat (1) disebutkan dengan sangata jelas, bahwa usulan kegiatan dana Otsus harus dilengkapi dengan dokumen pendukung.

Kemudian, dalam pasal yang sama ayat (2) disebutkan lagi bahwa dokumen pendukung yang dimaksud, yaitu tersedianya Detail Enginering Design, Kerangka Acuan Kerja, Studi Kelayakan, Survey Investigation and Design, dokumen AMDAL serta dokumen perencanaan lainnya. Selain itu, dokumen tersebut sudah diserahkan paling lambat 14 hari sebelum Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) dilaksanakan.

Berdasarkan penyimpangan yang terjadi tersebut, Tim Pansus meminta perhatian serius dan tindaklanjut nyata dari Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, dan penegak hukum untuk berbagai temuan-temuan atas penyimpangan yang terjadi.

Menurut Pansus, berbagai kejanggalan dan penyimpangan pembangunan infrastruktur itu, membuktikan bobroknya perencanaan di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh. Atas berbagai temuan tersebut, Pansus DPRA ini menduga adanya potens dan indikasi telah terajadinya kerugian negara.

Untuk maksud tersebut, Tim Pansus Dapil III Kabupaten Bireun, merekomendasikan dan meminta kepada Plt Gubernur Aceh,untuk memberikan sanksi administrasi terhadap Kepala SKPA yang telah lalai dan melakukan berbagai pelanggaran yang telah terjadi. Kemudian Pansus juga meminta Pihak Kejaksaan Tinggi Aceh dan Polda Aceh untuk menelusuri dan mengusut tuntas berbagai penyimpangan tersebut.

Realisasi APBK AJay

Komentar

Loading...