Unduh Aplikasi

Kegiatan PIN dan TTG di Aceh Berpotensi Korupsi

Kegiatan PIN dan TTG di Aceh Berpotensi Korupsi
MG 3953
BANDA ACEH – Pekan Inovasi Perkembagan (PIN) desa/kelurahan Nasional dan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) ke 17 yang berlangsung dari tanggal 7-12 Oktober 2015 di Aceh dinilai tidak maksimal dan bahkan sangat amburadul.

Hal ini akibat tidak maksimalnya kinerja event organizer (EO) yang memenangani tender dengan total anggaran Rp 12 miliar.

Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh menduga telah terjadi dugaan tindak pidana korupsi secara sistemik yaitu wanprestasi akibat tidak beresnya menangani kepanitiaan acara sebagaimana kontrak yang dilaksanakan.

“Berdasarkan hasil penelusuran kami ditemukan beberapa sub kegiatan yang tidak mampu dipenuhi oleh EO pelaksana, misalnya suplai arus listrik yang dalam kontrak disebutkan bahwa pemenuhan daya listrik akan ditanggulangi dengan menggunakan mesin genset dengan kapasitas tinggi dan akan didatangkan dari Jakarta. Tapi faktanya tidak ada sehingga listrik tidak maksimal,” kata Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani kepada AJNN, Senin (12/100 di Banda Aceh.

Kemudian, kata Askhal, dalam item yang lain juga ditemukan permasalahan, yaitu terkait dengan mobilisasi alat angkut transportasi yang tidak sesuai dengan keinginan Pemerintah Aceh untuk mengangkut pejabat-pejabat tinggi dari provinsi lainnya.

“Bahkan yang anehnya peserta kegiatan malah mengeluhkan tentang biaya mobil rental yang sangat mahal dan tidak masuk akal,” jelasnya.

Selama kegiatan berlangsung, Askhal mengatakan banyak ditemukan masalah yang menyebabkan acara tidak berjalan maksimal, misalnya tidak berfungsinya fasilitas pendingin udara (AC), minimnya toilet serta rental mobil dengan harga yang cukup tinggi.

“Fasilitas untuk pintu gerbang dibuka hanya satu, padahal diketahui di stadion memiliki dua gerbang pintu utama dan luas. Seluruh permasalahan ini menunjukan bahwa EO pelaksana tidak cakap dalam mengurus acara sebagaimana kontrak yang ditandatangani,” katanya.

GeRAK Aceh menyakini bahwa EO pelaksana kegiatan PIN TTG telah melakukan pelanggaran terhadap kontrak dan dipastikan hal tersebut juga akan berdampak terhadap penggunaan anggaran.

“Berdasarkan fakta tersebut pihak Kejaksaan dan Kepolisian harus segera melakukan penyidikan terhadap even tersebut karena patut diduga kegiatan ini berpotensi terjadi dugaan tindak pidana korupsi, apalagi beberapa item kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kontrak yang ditandatangani,” tegasnya.

Penyidikan terhadap kegiatan ini, tambah Akshal, patut dilakukan oleh aparat hukum, apalagi pemerintah Aceh telah mengeluh terhadap kegiatan yang diselenggarakan yang anggarannya mencapai 12 Milyar.

“Ini menjadi pintu masuk bagi aparat hukum untuk membongkar kasus ini apalagi dari total jumlah anggaran yang tersedia banyak yang dilaksanakan tidak sesuai perencanaan awal,” ujarnya.

| FAUZUL HUSNI

Komentar

Loading...