Unduh Aplikasi

Kecurigaan Wakil Ketua DPRK Terkait Ancaman Bupati Cabut Izin HGU PT PAAL

Kecurigaan Wakil Ketua DPRK Terkait Ancaman Bupati Cabut Izin HGU PT PAAL
Wakil Ketua DPRK Aceh Barat, Ramli SE. Foto: AJNN.Net/Fauzul Husni

ACEH BARAT - Wakil Ketua DPRK Aceh Barat, Ramli SE, mengaku aneh dengan ancaman yang dikeluarkan Bupati Ramli MS yang akan mencabut izin operasional HGU Kelapa Sawit PT Prima Agro Aceh Lestari (PAAL).

Politisi PAN itu mengungkapkan kalau izin HGU terhadap perusahaan tersebut juga dikeluarkan oleh Ramli MS, saat menjabat bupati periode 2007-2012.

Ia menduga ada kepentingan beberapa orang dalam persoalan penguasaan lahan izin HGU PT PAAL. Dimana, dirinya menduga dalam lahan HGU tersebut ada kebun milik perorangan.

"Kami menduga ada dana aspirasi yang dianggarkan dalam lokasi HGU dan diduga masuk dalam kebun PT PAAL," kata Ramli SE kepada AJNN, Kamis (8/10).

"Kami juga mendesak agar pihak legislatif melakukan pansus terkait dugaan konfilk sengketa lahan kebun antara PT PAAL dan masyarakat sekitarnya," tambahnya.

Kemudian, ia mengungkapkan kalau HGU perusahaan itu bernomor 43 tahun 2011 tertanggal 06 Oktober 2011, dimana kecamatan yang masuk dalam HGU adalah Samatiga, Woyla Barat, dan Woyla.

Sementara desa-desa yang masuk ke HGU itu yakni Suak Pante Breuh, Blang Cot Mameh, Blang Cot Rubek, Ie Itam Tunong, dan Aron Baroh.

"Kami mendesak pihak Pemkab Aceh Barat untuk duduk bersama dengan PT PAAL guna melakukan evaluasi terkait HGU, plasma, dimana informasi yang ditemukan bahwa program plasma tersebut sudah ada semenjak tahun 2016-2017)," ujarnya.

Dimana, kata Ramli, hasil evaluasi pemerintah tahun 2016-2017, diketahui pihak perusahaan PT PAAL telah menyediakan lahan plasma ±500 hektare.

"Kami meminta agar pihak pemerintah untuk tidak asal mengeluarkan statment untuk mencabut izin, dimana diketahui ada mekanisme atau tahapan dalam proses percabutan izin lahan HGU," ujarnya.

Seharusnya, kata Ramli, Pemkab Aceh Barat harus juga mengevaluasi izin HGU PT SIR. Dimana perusahaan itu diduga telah menelantarkan (semak belukar). Kemudian dana CSR tidak jelas, plasma tidak jelas, tenaga kerja tidak jelas dan bahkan pihak masyarakat telah melakukan upaya gugatan PTUN.

Baca: Jika Terbukti Serobot Lahan Warga, Bupati Ancam Cabut Izin HGU PT PAAL

"Faktanya saat ini Pemkab Aceh Barat mengeluarkan rekomendasi perpanjangan izin terhadap PT SIR, sebagaimana diketahui diduga izin PT SIR telah jatuh tempo pada tahun 2022. Dan ironisnya, pihak Bupati Aceh Barat mengeluarkan izin rekomendasi perpanjangan. Ini sangat aneh bagi saya," ungkapnya.

Ramli mengaku dari tahun 2009-2010, sudah menentang keberadaan izin PT PAAL, dan menentang Bupati Ramli MS, untuk tidak mengeluarkan izin HGU PT PAAL.

"Sejak awal saya sudah menentang keberadaan PT PAAL itu, karena kami menilai akan menimbulkan potensi konflik, baik sosial dan hukum," ujarnya.

Saat ini, ia mendukung keberadaan izin HGU PT PAAL, dimana diketahui ada beberapa statement yang dikeluarkan oleh masyarakat terkait keberadaan PT PAAL yang telah menikmati hasil, seperti tertampungnya tenaga kerja, dan plasma yang sedang diproses pemberiannya kepada masyarakat sekitar. 

"Dukungan ini saya berikan karena pihak Bupati Aceh Barat telah mengeluarkan izin HGU kepada perusahaan, dan tidak mungkin kami tidak mendukung atas hal tersebut. Terkecuali ada penelantaran kebun atau pihak perusahaan telah melanggar ketentuan perundang-undangan," jelasnya.

Menurutnya pencabutan izin HGU mengacu kepada Pasal 34 Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 17 ayat (1) dan PP Nomor 40/1996, kemudian mengacu kepada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2016.

"Kami meminta agar pihak Pemkab Aceh Barat untuk lebih berhati-hati dalam mengeluarkan statement terkait percabutan izin HGU PT PAAL, acuannya telah jelas sebagaimana disebutkan dalam berbagai aturan, baik UU dan Permen. Bila tidak, maka kemudian malah menimbulkan potensi kerugian bagi daerah," ungkapnya.

Apalagi, kata Ramli, Bupati Aceh Barat yang mau masuk tiga tahun masa kepemimpinan seharusnya menyampaikan hal-hal yang bersifat membangun daerah, jangan karena ucapannya soal mencabut HGU PT.PAAL akan menyebabkan kekhawatiraan bagi investor-investor lain untuk masuk ke Aceh Barat. 

"Ini sangat merugikan daerah kita yang saat ini sedang membutuhkan terbukanya peluang kerja bagi putra daerah Aceh Barat. Hal ini juga sangat bertentangan dengan janji-janji Bupati Aceh Barat di awal masa pemerintahannya tiga tahun lalu yang akan mendatangkan investor ke Aceh Barat sebanyak-banyaknya," ujarnya.

Komentar

Loading...