Unduh Aplikasi

Kecewa Pengaduan di SP3, Korban Gempa Aceh Tengah Praperadilan Kapolres dan Kajari

Kecewa Pengaduan di SP3, Korban Gempa Aceh Tengah Praperadilan Kapolres dan Kajari
Jalaluddin (baju hitam) bersama tim pengacara saat mengikuti sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Takengon. Foto: For AJNN

ACEH TENGAH - Jalaluddin (44), warga Wih Sagi Indah, Kecamatan Silih Nara, Aceh Tengah, bersama lima orang rekannya mengajukan praperadilan terhadap Kapolres Aceh Tengah dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Takengon.

Praperadilan ini diajukan karena Polres Aceh Tengah telah mengeluarkan Surat penghentian proses Penyelidikan (SP3) kasus penggelapan dan pemalsuan dokumen oleh Reje Wih Sagi Indah, Mukhsin bin Abdul Latief terkait pemberian bantuan rehabilitasi rumah korban gempa Aceh Tengah pada tahun 2014.

Dengan memakai jasa kantor pengacara Anita Susilas & Rekan, Jalaluddin mengajukan permohonan praperadilan kepada Pengadilan Negeri Takengon, Aceh Tengah, dengan surat kuasa khusus pada tanggal 26 Mei 2020.

Persidangan terkait praperadilan ini sudah berjalan beberapa kali, besok, Kamis, 25 Juni 2020, agenda sidang akan memasuki tahap pembacaan kesimpulan dan direncanakan pada Senin depan akan ada pembacaan putusan.

Lalu, bagaimana kasus ini bermula, kepada AJNN Jalaluddin secara khusus menceritakan perjuangan mencari keadilan.

Ceritanya dimulai pada tahun 2013 silam, saat itu Aceh Tengah dan Bener Meriah dilanda gempa berkekuatan 6,2 skala richter. Kejadian pada tanggal 2 Juli 2013 atau tepat tujuh tahun yang lalu tersebut mengakibatkan lebih dari 200 orang cedera dan ribuan bangunan serta rumah rusak.

Saat itu di Aceh Tengah puluhan orang meninggal dunia, 140 orang luka-luka dan dirawat di RSUD dan 1.500 unit bangunan mengalami kerusakan.

Namun ada beberapa persoalan timbul saat rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa dilakukan. Persoalan tersebut berkisar tentang bantuan dan pembangunan kembali sejumlah rumah masyarakat yang rusak, baik rusak berat, sedang maupun ringan.

Hal yang sama juga dialami oleh Jalaluddin. Rumah yang ditempatinya bersama keluarga ikut rusak, menurut pengakuan Jalaluddin kepada AJNN, rumahnya bahkan termasuk dalam kategori rusak berat.

Sesudah gempa, tim dari Pemerintah Aceh Tengah yang terdiri dari BNPB sekarang bernama BPBD, PMI, dan kecamatan mereka turun ke lapangan untuk melakukan pendataan.

"Setelah dilakukan pendataan, suatu hari kami dikumpulkan di meunasah. Tujuan kami dikumpulkan untuk menyampaikan informasi kepada kami hasil dari pendataan mereka," ujar Jalaluddin kepada AJNN, Rabu (24/6) di Takengon.

Saat itu, menurut Jalal, warga yang berkumpul di meunasah kampung dibagi kedalam tiga kelompok. Pembagian ini untuk menentukan kategori rumah yang rusak.

Saat itu menurut penjelasan dari tim pemerintah, ada tiga kriteria penerima bantuan rumah yang rusak. Pertama rusak berat, kedua rusak sedang, dan tiga rusak ringan.

Saat itu nama dirinya dipanggil dan masuk ke dalam kelompok masyarakat yang rumahnya rusak berat bersama dengan beberapa warga lainnya.

"Setelah itu kami diberikan formulir untuk mengisi biodata lengkap dan tanda tangan di atas materai. Selain itu kami juga diminta melampirkan fotokopi KTP dan KK. Selanjutnya kami menunggu untuk pembuatan rekening. Setelah kejadian itu kami santai saja menunggu hasilnya," ujar Jalal.

Setelah sekian lama menunggu, beberapa warga lain keluar bantuan. Tapi tidak demikian yang dialami oleh Jalal dan beberapa warga lainnya. Bersama dirinya ada 13 orang dalam satu kelompok. Tapi yang tinggal hanya enam orang yang tidak mendapat bantuan.

"Karena bantuan tidak kunjung tiba, lalu kami ke kantor BPBD untuk menanyakan kejelasannya. Saat disana kami menanyakan kepada petugas kenapa nama kami tidak keluar," ujar Jalal.

Petugas BPBD Aceh Tengah saat itu menjelaskan kalau nama Jalaluddin dan beberapa teman orang lain, rumahnya tidak masuk dalam kategori rusak berat, tapi rusak sedang. Pihak BPBD juga menjelaskan mereka tidak mengetahui kapan perubahan data terjadi. Data itu menurut mereka diterima dari reje setempat.

"Kemudian saya menghubungi Reje yang bernama Mukhsin dan menanyakan siapa yang merubah data, lalu meminta Mukhsin untuk datang ke BPBD. Namun Reje tidak datang kesana," ujar Jalal.

Karena Reje tidak datang, lalu Jalaluddin bersama 5 orang rekannya yaitu, Tuah, Muhammad Rasyid, Ahmad Yoga, M Rafie, dan Sairah. melaporkan Mukhsin ke Polres Aceh Tengah dengan nomor :TBL/03/I/2014/Aceh/Res Ateng tertanggal 6 Januari 2014.

Pihak Polres Aceh Tengah saat itu kepada Jalal dan rekannya mengatakan bahwa cukup satu orang saja yang membuat laporan, selebihnya akan menjadi saksi saja.

Selanjutnya Jalal bersama yang lain diambil keterangan atau BAP dan diminta untuk memberikan contoh tanda tangan untuk diperiksa di laboratorium forensik di Sumatera Utara.

Setelah sekian lama hasil pemeriksaan laboratorium forensik tersebut keluar. Polisi membenarkan bahwa telah terjadi pemalsuan tandatangan para korban.

Akhirnya Mukhsin tersebut ditahan oleh pihak Polres Aceh Tengah selama empat malam, kemudian Muksin mendapatkan penangguhan penahanan.

Namun anehnya setelah itu dia tidak pernah lagi di panggil atau ditahan pihak polres. Jalal bahkan sempat meminta bantuan salah satu wartawan untuk menanyakan kelanjutan kasus tersebut. Tapi pihak polres beralasan kalau mereka sedang mencari berkas itu kembali, tapi akhirnya tidak ada juga hasilnya.

"Lalu pada tahun 2020 saya meminta pengacara saya untuk turun ke Polres, lalu pengacara saya mengirim surat ke pihak Polres, akhirnya pihak polres melakukan gelar perkara, lalu mereka mengeluarkan SP3. Oleh sebab itulah kami praperadilan ke pihak Polres dan Kajari Takengon," ungkap Jalal.

Pada berita selanjutnya, AJNN akan menguraikan kembali kejadian tersebut dari versi Polres Aceh Tengah dan Kejari Takengon.

Komentar

Loading...