Unduh Aplikasi

Kebijakan Tanpa Kebajikan

Kebijakan Tanpa Kebajikan
Ilustrasi: istock.

KEPUTUSAN Presiden Joko Widodo untuk melonggarkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mulai pekan depan bukan sebuah tindakan istimewa. Karena ini adalah hal yang sepatutnya dilakukan pemerintah.

Dalam praktiknya, PPKM yang terjadi di Pulau Jawa, Bali dan beberapa daerah lain, hanya mempersulit. Hal ini bahkan tidak dianggap sebagai solusi karena terkesan aturan itu sekadar “lips service”.

Di lapangan, para petugas tak sepenuhnya melakukan penyekatan. Penyekatan hanya dilakukan di jalan-jalan arteri. Para warga yang lebih tahu tentang daerah mereka akan dengan mudah mencari jalan keluar atau masuk daerah yang disekat. 

Yang seharusnya dilakukan Jokowi adalah membatalkan seluruhnya kebijakan PPKM ini. Karena kebijakan ini sangat merugikan masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan harian, yang dalam dua tahun terakhir sangat tercekik akibat pandemi Covid-19.

Aturan ini juga tidak didasari dengan sains dan terkesan sesuka-suka hati pemerintah saja. Padahal, penanganan pandemi sangat membutuhkan langkah-langkah terukur dan teruji, sesuai dengan ilmu pengetahuan.

Jika pemerintah menerapkan aturan ini hanya untuk menekan masyarakat agar masyarakat mau divaksin, pemerintah berhasil. Karena saat ini, masyarakat yang awalnya menolak, mau tak mau, harus bersedia menjalani vaksinasi.

Salah satunya adalah penerapan surat vaksin untuk bepergian. Ini adalah sebuah kebijakan yang keliru dan sangat berisiko. Karena tak ada jaminan bahwa seseorang yang telah divaksin kebal terhadap Covid-19. 

Contohnya adalah Gubernur Aceh yang telah menyempurnakan vaksinasi, namun dia juga terpapar Covid-19. Dan masih banyak contoh lain.

Namun di lapangan, sertifikat vaksinasi ini malah jadi dokumen perjalanan layaknya hasil tes swab antigen atau tes swap PCR. Padahal dua hal ini sangat berbeda peruntukannya.

Jadi, sekali lagi, pemerintah hendaknya berhenti mencoba-coba dalam mengeluarkan kebijakan. Hendaknya fokus saja pada proses vaksinasi dan pembentukan kekebalan komunal. Tak semua hal perlu dipolitisir.

Komentar

Loading...