Unduh Aplikasi

Kebijakan Pelarangan Mudik, Pemerintah Harus Beri Jadup untuk Warga Terdampak

Kebijakan Pelarangan Mudik, Pemerintah Harus Beri Jadup untuk Warga Terdampak
Pengamat Kebijakan Publik, Nasrul Zaman. Foto: Ist

BANDA ACEH - Pengamat Kebijakan Publik, Nasrul Zaman mengungkapkan keadaan sebaran Covid-19 yang meluas dan telah terjadinya mutasi gen virus telah mengakibatkan lahirnya varian baru Covid-19 yang membutuhkan pembatasan interaksi langsung antar warga baik individu maupun komunal.

Namun, kata Nasrul, pembatasan yang terjadi saat ini dapat digolongkan "karantina" atau lockdown, sehingga pemerintah diminta pertanggung jawaban dalam memastikan kebutuhan bahan pokok warganya terpenuhi. 

"Untuk itu atas kebijakan larangan mudik 06-17 Mei 2021 ini, pemerintah harus memberikan bantuan hidup atau jadup bagi warganya yang terdampak," ujarnya.

Untuk Aceh misalnya, tingginya angka kemiskinan tentulah menjadi gambaran besarnya kebutuhan akan bantuan pemerintah untuk kehidupan warga miskinnya tersebut.

"Kepada petugas di lapangan ada baiknya diberikan kewenangan untuk mengambil beberapa kebijakan khusus sehingga ada kriteria yang memang diberikan melintas mengingat keputusan pembatasan yang ada sekarang tidak menyebutkan hal tersebut," jelasnya.

Misalnya, lanjut Nasrul, seseorang yang harus pulang kampung akibat sudah tidak bekerja lagi, orang yang pindah domisili, membawa keluarga sakit, dan sebagainya.

"Akhirnya kita berharap pembatasan ini dapat memberi efek signifikan dalam penularan virus Covid-19 dan warga yang miskin mendapat bantuan langsung dari pemerintah untuk kehidupannya," kata Nasrul.

Komentar

Loading...