Unduh Aplikasi

'Keberhasilan' Bupati Abdya Datangkan Pejabat Impor Dikritisi

BANDA ACEH - Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Barat Daya (Abdya) dan Pemuda Muhammadiyah, Abdya meminta Bupati Jufri Hasanuddin bertanggung jawab atas 'keberhasilan' untuk mendatangkan pejabat impor ke Abdya.

"Kami menilai, Bupati Abdya sangat 'berhasil' mendatangkan pejabat impor, tapi gagal dalam mempertanggung jawabkan kinerja pejabat impor yang dihadirkan tersebut," ujar Ketua YARA Abdya, Miswar SH, Jum'at (30/10).

Salah satu pejabat yang dinilai gagal adalah kepala Badan perencanaan dan pembangunan daerah (Bappeda) Abdya Weri,SE.

"Jadi, salah satu pejabat yan harus bertangggung jawab adalah kepala Bappeda, dimana ia gagal dalam menjalankan fungsi dan tugas pokoknya," ungkap Miswar.

Karena, kata Miswar, selama kurang lebih tiga tahun amanah diberikan, ia tidak mampu dan gagal menyusun kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan tidak ada perencanaan yang jelas untuk kemajuan Abdya.

Selain itu, lanjutnya, Kepala Bappeda juga tidak bisa merencanakan sisi pondasi ekonomi, tata ruang dan masih sangat banyak hal lain yang tidak mampu diperbuat.

"Salah satu faktornya, adalah kepala bappeda sangat tidak paham tentang Abdya, wajar saja toh dia bukan putra Abdya, sehingga menjadi aneh jika jabatan tersebut dipercayakan padanya, ini ada apa," ungkap Miswar setengah menggugat.

Menurut Miswar, kondisi Abdya yang memperihatinkan saat ini, merupakan tanggung jawab kepala Bappeda Abdya, di mana sebagai perencana suatu pembangunan harusnya ia harus tahu arah.

"Kita juga meminta Bupati Abdya bertangung jawab dalam semua aspek, karena tidak ada jabatan eselon terhadap seseorang kalau bukan bupati yang memberikan, selama ini bupati abdya terbukti belum tau betul ilmu dan kemampuan seseorang sebelum dia diberi sebuah jabatan," cetusnya.

Pihaknya menilai Bupati Abdya menempatkan jabatan atau kekuasaan untuk kepentingan dan penempatan pejabat sesuai dengan kedekatan dan kepentingan bupati.

"Kami meminta kepala Bappeda mempertanggungjawabkan, tentang pemborosan uang perjalanan dinas yang kurang lebih satu miliyar dipakai selama ini, karena selama ia menjabat, tidak ada gebrakan untuk kemajuan Abdya, sehingga sangat layak untuk diminta pertanggungjawaban," tutupnya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua Pemuda Muhammadiyah Abdya, Kamaruzzaman,SE. Menurutnya, bukan hanya Kepala Bappeda, namun sejumlah pejabat dari luar daerah yang diberi jabatan strategis di Abdya, juga harus diminta pertanggung jawaban.

"Jadi, ada beberapa orang pejabat dari luar Abdya, seperti Direktur dan Wadir RSUTP, Kadis Pendidikan, Kepala Dinas Pertanian dan Bappeda, serta para kabid-kabid," ujar Kamaruzzaman.

Kamaruzzaman menilai kehadiran pejabat impor ke Abdya tidak memberi dampak positif untuk pembangunan Abdya.

"Jadi, kehadiran mereka malah membebani daerah," cetusnya.

Seharusnya, kata dia, Bupati Abdya dalam menghadirkan pejabat dari luar daerah haruslah memikirkan azaz manfaat untuk pembangunan, bukan azaz kedekatan dan famili semata.

"Coba bayangkan, kebanyakan pejabat impor saat libur pasti pulang kampung, sehingga wajar saja ekonomi di Abdya sangat memperihatinkan, dan ini harus menjadi pertimbangan pak bupati kedepan, agar tidak suka-suka memilih pejabat impor, dia juga harus memikirkan perputaran uang yang mereta di Abdya, bukan merata kepada saudara-saudara semata," tegasnya.

SP

Komentar

Loading...