Keadilan Yang Presisi

Keadilan Yang Presisi
Ilustrasi: Shutterstock.

KEPUTUSAN Mahkamah Syariah Aceh membebaskan SUR dari jerat hukum setelah memperkosa anak kandungnya perlu dievaluasi. Mahkamah Agung dan semua pihak terkait dalam urusan hukum dan perlindungan anak harus membahas putusan banding ini.

Di Mahkamah Syariah Jantho, SUR divonis bersalah. Majelis hakim menjatuhkan vonis 200 bulan penjara dan denda sejumlah uang. Saat melakukan perlawanan di tingkat yang lebih tinggi, SUR dibebaskan karena majelis menganggap bukti yang ada tidak cukup meyakinkan untuk memvonis SUR bersalah.

Dua putusan berbeda ini jangan hanya dianggap sebagai proses hukum semata. Vonis ini seharusnya cukup membuat semua pemangku kepentingan hukum dan syariat Islam di Aceh untuk bertindak.

Tindakan itu berupa kajian secara menyeluruh terkait vonis janggal itu. Ini tidak cukup hanya dipolemikkan di media massa dan menjadi “kompor” di media sosial yang dapat menyalakan api kebencian di negeri ini.

Mahkamah Agung harus meminta penjelasan kepada hakim yang menangani banding ini dan menjelaskan hasil pemeriksaan itu kepada publik, segera. Seluruh pihak di Aceh, terutama Gubernur Aceh, harus bersuara dalam menyikapi hal ini agar tak menjadi bola panas. 

Karena kasus ini dapat memicu tindakan di luar hukum. Potensi ini dapat saja terjadi. Termasuk kepada SUR. Kita harus belajar dari sejumlah kejadian yang menempatkan bahaya pada orang-orang yang dianggap bersalah, termasuk  SUR.

Baca Selanjutnya...
Halaman 12

Komentar Pembaca

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Loading...

Berita Terkini