Unduh Aplikasi

Keadilan dalam APBA

Keadilan dalam APBA
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Aceh, T Munandar. Foto: Ist

Oleh : Teuku Munandar 

Saat ditanya mengenai makna dari keadilan, beberapa orang menjawab spontan bahwa adil artinya sama rata. Jadi bila ada sepotong kue yang akan diberikan kepada dua orang kakak-beradik, maka keadilan dianggap akan terwujud saat kue tersebut dibagi dua sama besarnya, kemudian diberikan masing-masing kepada kakak-beradik tersebut.

Apakah dalam hal ini keadilan sudah terjadi ? jawabannya adalah belum tentu. Adil tidak dapat diidentikkan dengan sama rata, namun lebih kepada bagaimana kita menempatkan sesuatu secara proporsional, sesuai dengan kemampuan dan porsi yang tepat.

Dalam hal kasus pembagian kue tersebut, maka kita harus melihat terlebih dahulu kemampuan si kakak dan si adik dalam menghabiskan kue, serta berapa porsi yang tepat untuk diberikan kepada masing-masing.

Jangan sampai sang adik yang kemampuan makannya tidak sebesar sang kakak, akan membuang sebahagian kuenya akibat potongan yang diberikan terlalu besar, sementara dirinya sudah kenyang. Atau bisa juga terjadi akibat ukuran badan sang kakak yang jauh lebih besar dari sang adik, membuat perutnya tetap lapar setelah menyantap kue karena potongan kuenya tidak memenuhi standar minimal kebutuhan kalorinya.

Dari ilustrasi tersebut dapat terlihat bahwa sama rata tidak menjamin keadilan akan tercipta, diperlukan berbagai pertimbangan untuk berbuat adil.

Dalam ajaran Islam terdapat berbagai kisah dan hadist yang menceritakan mengenai keadilan. Salah satunya adalah sebagaimana kisah yang terjadi saat Perang Hunain, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

Saat itu Rasulullah membagi-bagikan ghanimah (harta rampasan perang) dengan jumlah yang lebih kepada beberapa orang, yang kemudian diprotes oleh seseorang yang bernama Dzul Khuwaishirah, karena menganggap Rasulullah tidak berlaku adil. Mendengar protes tersebut, Rasulullah bersabda: “Siapa lagi yang akan berbuat adil apabila Allah dan Rasulnya tidak berbuat adil?”.

Sebagaimana yang dikutip dari laman http://www.nu.or.id/, Ibnul Jauzi seorang ahli fikih dan sejarawan dari Baghdad di abad ke-12 berpendapat bahwa latar belakang kritik pedas dari Dzul Khuwaishirah itu terhadap Rasulullah dikarenakan saat pembagian hasil rampasan perang Hunain, Rasulullah memang mengutamakan sebagian kelompok yang tak lain adalah para mualaf.

Sikap yang diambil Rasulullah untuk mengutamakan para mualaf itu memiliki alasan, yaitu untuk membujuk manusia sebanyak-banyaknya agar masuk Islam. Karena itulah para mualaf juga dapat bagian dari harta zakat kaum Muslimin. 

Dari kisah tersebut terlihat bahwa untuk berbuat adil, tidak berarti harus sama rata, melainkan pembagian harta dilakukan oleh Rasulullah secara proporsional, mempertimbangkan berbagai alasan demi kemaslahatan yang lebih baik.

Dalam konteks penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), prinsip adil memang mutlak diperlukan, mengingat jumlah anggaran yang dimiliki Provinsi Aceh memiliki keterbatasan, meskipun jumlahnya tergolong besar bila dibandingkan provinsi lain di Sumatera, bahkan menduduki peringkat pertama terbesar anggarannya.

Namun adil yang diperlukan disini bukanlah sama rata, dengan membagi dana yang tersedia sebesar persentase tertentu yang dibagi rata ke semua SKPA. Adil yang diperlukan adalah bagaimana mengalokasikan anggaran secara proporsional, sesuai dengan kebutuhan dan manfaat yang akan diperoleh dari penggunaan anggaran tersebut.

Pengalokasian anggaran yang tidak tepat baik dalam hal kegiatan maupun jumlahnya, dikhawatirkan tidak akan memberikan manfaat yang optimal dari kegiatan tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat, atau dalam istilah kekinian “programnya kurang nendang”.

Sebagai contoh, akibat alokasi anggaran yang minim untuk program pengembangan pariwisata, menjadikan penyediaan infrastruktur sarana/prasarana pendukung pariwisata tidaklah lengkap sesuai kebutuhan alias “nanggung”, sehingga keberadaannya tidak berhasil mendongkrak minat wisatawan berkunjung ke lokasi wisata tersebut.

Tentunya akan lain hasilnya bila penyediaan infrastruktur dilakukan dengan maksimal, yang didukung oleh alokasi anggaran yang cukup. Masalahnya adalah bagaimana kita melakukan pemetaan sektor-sektor yang menjadi prioritas, yang akan menjadi dasar dalam pengalokasian anggaran.

Konsep evidence based planning yang digagas oleh Pemerintah Aceh dalam penyusunan APBA patut diapresiasi, tinggal bagaimana dapat diimplementasikan secara konsisten dan benar. Dengan konsep ini sebenarnya dapat menghindari adanya alokasi anggaran yang tidak/kurang memberikan manfaat bagi masyarakat Aceh.

Budaya penganggaran yang berdasarkan pada anggaran tahun sebelumnya, dengan penyesuaian sekian persen tanpa analisa kebutuhan yang komprehensif, diharapkan dapat dihindari dengan berlakunya konsep evidence based tersebut.

Setiap program atau kegiatan wajib memiliki DED, amdal, lahan, outcome yang jelas, serta berdampak kepada masyarakat. Konsep evidence based ini dapat dikatakan mirip dengan pendekatan cost and benefit yang lazim digunakan di kalangan dunia usaha/swasta, dimana setiap satu Rupiah uang (cost) yang dikeluarkan oleh perusahaan, harus ada manfaat (benefit) yang diterima.

Pelajaran berharga dapat dipetik dari pengalaman Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Dibawah kepemimpinan Bupati Nurdin Abdullah, dalam waktu 8 tahun kabupaten yang sebelumnya masuk dalam 199 daerah tertinggal di Indonesia, menjelma menjadi pusat kekuatan ekonomi baru di Sulawesi Selatan.

Kemampuan fiskal yang hanya sebesar sekitar dua ratus miliaran rupiah pada tahun 2008, kini APBD-nya tembus di atas 800 miliar Rupiah. Angka kemiskinan yang awalnya 21 persen,  turun menjadi 5 persen. Begitu juga halnya dengan angka pengangguran, dari 12 persen menjadi 2,3 persen. Masih banyak prestasi lainnya yang dicapai profesor tamatan Jepang ini saat memimpin Kabupaten Bantaeng, sehingga tak heran bila dirinya terpilih menjadi Gubernur Sulawesi Selatan pada Pilkada tahun 2018 lalu.

Salah satu kunci sukses Nurdin Abdullah membawa Bantaeng menjadi daerah yang maju di sektor pertanian, industri, dan pariwisata dengan modal APBD yang kecil adalah dengan pengalokasian anggaran yang tepat terhadap sektor-sektor yang memiliki potensi dan unggulan.

Aceh harus belajar banyak dari apa yang telah dicapai Kabupaten Bantaeng, apalagi mengingat beberapa tahun kedepan dana otonomi khusus (otsus) Aceh akan berakhir. Tanpa dukungan dana otsus, pembangunan di Aceh akan semakin berat, terlebih lagi bila sektor swasta belum berperan dengan optimal.

Struktur perekonomian Aceh yang masih bergantung pada APBA harus segera dibenahi, diantaranya melalui pembangunan sektor unggulan Aceh seperti pertanian, perikanan, industri dan pariwisata. Pembenahan pada sektor-sektor tersebut melalui dana APBA, akan mendorong minat dan partisipasi sektor swasta untuk mengembangkan potensi yang ada melalui investasi dan pendirian industri terkait, diantaranya industri pengolahan.

Bila kondisi ini terwujud, maka dalam beberapa tahun kedepan sektor swasta akan berkembang dan menjadi motor penggerak ekonomi Aceh, menggantikan peranan yang selama ini dipegang oleh APBA. Berkurangnya APBA akibat berakhirnya dana otsus tidak akan lagi menjadi kekhawatiran.

Layaknya daerah lain yang meskipun hanya memiliki APBD yang terbatas, namun perekonomiannya tumbuh positif berkat peranan sektor swasta, seperti di Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan yang masing-masing APBD nya hanya sekitar Rp 14 triliun dan Rp 10 triliun. Untuk mewujudkan semua ini, tidak cukup hanya menggantungkan pada upaya pemerintah.

Seluruh pemangku kepentingan di Aceh harus berkontribusi, melalui perannya masing-masing. Semoga dengan upaya kita bersama, kemandirian Aceh akan terwujud, diiringi dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang tetap istiqamah menegakkan syariat Islam.

Penulis adalah Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh  

iPustakaAceh

Komentar

Loading...