Unduh Aplikasi

Ke Istana Menagih Janji

Ke Istana Menagih Janji
Ilustrasi: vector stock

PERTEMUAN Wali Nanggroe Malik Mahmud Al Haythar dengan Presiden Joko Widodo mudah-mudahan membawa perubahan. Keduanya bertemu di Istana Negara dan membahas sejumlah poin dalam Perjanjian Damai Helsinki.

Sejak perdamaian itu ditandatangani Malik Mahmud dan Hamid Awaluddin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 15 Agustus 2005, masih tersisa butir-butir perjanjian yang belum terealisasi.

Modal besar untuk membangun Aceh secara mandiri memang ada. Yakni Undang-Undang Pemerintah Aceh. Namun sayang, masih banyak pula aturan yang tidak “sepenuhnya” diserahkan kepada Aceh. Alasannya adalah tumpang tindih UUPA dengan hirarki hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia.

Terbukanya kran komunikasi yang lebih baik dengan istana ini harus dimanfaatkan secara optimal. Tidak hanya oleh bekas pejuang Gerakan Aceh Merdeka. Diskusi-diskusi dengan pemerintah pusat idealnya melibatkan pula Kepala Pemerintahan Aceh dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

Dengan demikian, sejumlah permasalahan yang mengganjal, terutama soal regulasi, benar-benar bisa diatasi tuntas dalam diskusi antara Aceh dan Pemerintah Indonesia. Karena sering kali kepentingan Aceh dikorbankan; terganjal oleh tarik menarik kepentingan para pihak yang memegang "kunci kekuasaan" di Aceh. 

Apalagi, Malik Mahmud menjabat sebagai Wali Nanggroe yang memiliki kedudukan khusus di Aceh. Dia tidak hanya menjadi simbol adat. Malik Mahmud juga merupakan simbol independensi masyarakat Aceh yang menjadi perekat dalam masyarakat.

Publik di Aceh jelas berharap pertemuan di Istana Negara, dan pertemuan-pertemuan selanjutnya, memberikan solusi yang diharapkan dapat mengerek laju perekonomian Aceh lebih cepat dan berkembang. Dengan demikian, semua pihak di Aceh berbicara dengan “bahasa” yang sama saat berhadapan dengan pemerintah pusat.

Iklan Kriyad

Komentar

Loading...