Unduh Aplikasi

Kawal Akuntabilitas Proyek Multi Years, Inspektorat Gandeng BPKP Aceh

Kawal Akuntabilitas Proyek Multi Years, Inspektorat Gandeng BPKP Aceh
Kepala BPKP Aceh, Indra Khaira Jaya. Foto: untuk AJNN.

BANDA ACEH - Pemerintah Aceh dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh, pada bulan Juni 2020 yang lalu telah menandatangani Momerandum of the (MoU) terkait Pengawasan Akuntabilitas atas Proyek Tahun Jamak (Multi-Years Contract).

Sejak saat itu, Inspektorat Aceh bersama Perwakilan BPKP Aceh secara bersama-sama aktif dalam pelaksanaan Probity Audit atas Multi-Years Contract di Aceh. 

Rapat Inspektorat Aceh dan BPKP Perwakilan Aceh. Foto: untuk AJNN.

Mengutip dari laman bpkp.go.id disebutkan bahwa "Probity Audit" merupakan kegiatan penilaian secara independen untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip integritas (integrity), kebenaran (uprightness), dan kejujuran (honesty), sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas keuangan negara.

Kepala BPKP Aceh, Indra Khaira Jaya kepada AJNN mengungkapkan bahwa Joint Audit ini dilakukan dalam rangka memastikan bahwa kegiatan pengadaan barang dan jasa tahun jamak di lingkungan pemerintah Aceh, dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan berakuntabilitas dan memenuhi unsur 3E (efesien, efektif dan ekonomis).

Salah satu ruas jalan proyek Multi Years. Foto: untuk AJNN.

Lebih lanjut Indra Khaira Jaya mengatakan bahwa ruang lingkup probity audit yang dilakukan BPKP Aceh bersama Inspektorat Aceh mencakup Multi-Years Contract, yang terdiri dari 14 proyek jalan yang menghubungkan daerah remote area (terisolir) dengan pusat-pusat ekonomi, bisnis dan sosial di seluruh Provinsi Aceh, dan 1 proyek pembangunan Bendung Irigasi Sigulai di Pulau Simeuleu guna meningkatkan ketahanan pangan di Pulau Simeulue dengan total nilai Rp2,1 Trilyun.

"Joint Audit penugasan probity audit sebenarnya sudah dimulai sejak Juli 2020 atas tahap perencanaan, proses lelang yang diagendakan berlanjut di setiap tahapan pekerjaan sampai dengan berakhirnya masa Multi-Years Contract pada tahun 2022," ujar Indra Khaira Jaya Rabu (5/5/2021) di Banda Aceh.

Menurut Indra, penugasan tersebut adalah wujud peran BPKP Aceh yang hadir dan memberikan manfaat dalam bentuk consulting maupun assurance atas kegiatan pengadaan barang dan jasa tahun jamak. 

Kegiatan probity audit di lokasi proyek Multi Years. Foto: untuk AJNN.

Indra juga mengungkapkan bahwa sampai dengan bulan April 2021, Tim Joint Audit telah memberikan rekomendasi, saran dan atensi kepada Gubernur Aceh, yang segera ditindaklanjuti dengan optimalisasi pekerjaan bernilai ratusan milyar, perubahan strategi dan kebijakan.

"Kita tentu saja sama -sama berharap, probity audit oleh BPKP dan Inspektorat Aceh dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja Proyek Strategis Daerah," ujar Indra.

Kegiatan probity audit di lokasi proyek Multi Years. Foto: untuk AJNN.

Selain itu probty audit juga untuk menghindari potensi infisiensi dan kerugian negara serta memberikan rekomendasi perbaikan atas hambatan dan permasalahan pelaksanaan proyek, serta dalam memenuhi ekspektasi masyarakat untuk pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi.

"Semua itu tujuan akhirnya adalah untuk kesejahteraan rakyat Aceh sebagaimana janji kampanye, visi dan misi kepala daerah di Aceh," pungkas Indra.

Idul Fitri - Disdik
Idul Fitri - BPKA
Idul Fitri - ESDM Aceh
Idul Fitri - Disbudpar
Idul Fitri- Gubernur Aceh

Komentar

Loading...