Unduh Aplikasi

Kata Dosen Hukum Unsyiah Soal Hukuman Pelaku Pelecehan Seksual

Kata Dosen Hukum Unsyiah Soal Hukuman Pelaku Pelecehan Seksual
Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Saifuddin Bantasyam. Foto: Dok AJNN

BANDA ACEH - Terjadinya beberapa kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan di Aceh, membuat masyarakat geram terhadap pelaku.

Bahkan, beberapa kalangan masyarakat meminta agar pelaku tidak lagi dihukum berdasarkan Qanun No. 6/2014 tentang Jinayah. Tapi melainkan dihukum dengan menggunakan KUHP atau UU lain agar bisa memberikan efek jera.

Tidak hanya itu, beberapa pihak meminta agar pelaku pemerkosaan dan pelecehan seksual dihukum dengan hukuman mati.

Saat dihubungi AJNN, salah satu akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Saifuddin Bantasyam, dapat memahami rasa marah masyarakat atas kasus-kasus tersebut.

Tetapi menurutnya, penegakan hukum dan sanksi-sanksi atas berbagai tindak kriminal merupakan sesuatu yang kompleks, termasuk di Aceh yang memiliki dualisme hukum, yaitu hukum berlandaskan pada syariat dan hukum nasional (Pidana).

Kata Saifuddin Bantasyam, pendalam atas kompleksitas dalam penanganan kasus-kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan menjadi suatu hal penting.

“Jangan sampai korban pelecehan seksual dan keluarganya yang bermaksud mencari keadilan, namun yang didapatkan adalah ketidakadilan,” kata Saifuddin Bantasyam, Sabtu (17/10).

Dalam pengamatan Saifuddin, sanksi-sanksi terhadap pelecehan seksual dan pemerkosaan belum sepenuhnya berpihak kepada korban.

Konstruksi sanksi dalam KUHP dan Qanun Jinayat, misalnya, seperti memposisikan korban layaknya korban-korban kejahatan lainnya.

"Padahal, setiap korban pelecehan dan pemerkosaan, akan mengalami trauma berkepanjangan, termasuk sampai saat berkeluarga. Stigma dari masyarakat sering menambah beban mereka,” ucap mantan Direktur Pusat Studi Perdamaian dan Resolusi Konflik Unsyiah itu.

Dalam hukum nasional, terang Saifuddin, penindakan terhadap pelaku pelecehan seksual dan pemerkosaan didasarkan pada KUHP yang merupakan produk Belanda. Pelaku pemerkosaan misalnya diancam maksimal 12 tahun penjara.

"Jika korbannya adalah anak di bawah umur, ancaman maksimal 9 tahun penjara. Pelecehan seksual (yang disebut dengan perbuatan cabul), diancam juga dengan 9 tahun penjara” sebut Saifuddin.

Lanjutnya, dalam kebanyakan penjatuhan sanksi, jarang yang sampai dengan ancaman maksimal, palingan hanya beberapa tahun saja. Inilah situasi yang sudah lama dikeluhkan, rasa trauma dan stigma yang dialami korban tak setimpal dengan hukuman terhadap pelaku.

Saifuddin yang juga aktif bergerak dalam pemajuan HAM di Aceh, mencoba membandingkan dengan Qanun Jinayat. Pemerkosa diancam dengan sanksi cambuk paling sedikit 125 kali dan paling banyak 175 kali, atau denda paling sedikit 1.250 gram emas dan paling banyak 1.750 gram emas, atau penjara paling lama 125 bulan (10 tahun 4 bulan) dan paling banyak 175 bulan (14 tahun 5 bulan).

"Jika korbannya di bawah umur, sanksi cambuk menjadi paling sedikit 150 kali, paling banyak 200 kali, atau denda paling sedikit 1.500 gram emas dan paling banyak 2000 gram emas, atau penjara paling lama 150 bulan (12,5 tahun) dan paling banyak 200 bulan (15 tahun 6 bulan)” tutur Saifuddin.

Baca: MPU Aceh Dukung Pelaku Pelecehan Seksual Dihukum Cambuk dan Pidana

Lalu tentang kasus pelecehan seksual, sanksi cambuk 45 kali paling banyak, atau denda 450 gram emas, atau penjara 45 bulan (3,5 tahun). Sedangkan jika korbannya adalah anak di bawah umur, pelaku diancam dengan sanksi cambuk 90 kali, atau denda 900 gram emas, atau penjara 90 bulan (7,5 tahun). bulan) dan paling banyak 175 bulan (14 tahun 5 bulan). 

"Jika korbannya di bawah umur, sanksi cambuk menjadi paling sedikit 150 kali, paling banyak 200 kali, atau denda paling sedikit 1.500 gram emas dan paling banyak 2000 gram emas, atau penjara paling lama 150 bulan (12,5 tahun) dan paling banyak 200 bulan (15 tahun 6 bulan)," jelasnya.

Saat Saifuddin menanyakan kepada salah satu Hakim di Banda Aceh, bagaimana proses hukum sehingga ada perkara yang diajukan ke Mahkamah Syariah (MS) dan ada yang ke Pengadilan Negeri (PN), Hakim tersebut tidak bisa menjawab atas pertanyaan Saifuddin tersebut.

“Tadi saya juga menanyakan hal itu kepada salah satu hakim, tapi dia tidak bisa menjawab pertanyaan saya, cuma informasi yang diperoleh, bisa jadi juga aspek kesulitan yang dihadapi dalam pembuktian dipertimbangkan. Nah, jika dibawa ke PN menjadi rumit, misalnya membuktikan pelecehan seksual, lalu diajukan ke MS saja, kan bisa dijerat dengan dakwaaan berkhalwat," kata Dosen Unsyiah

Dari awal, ia sudah sampaikan bahwa ada kompleksitas dalam penegakan hukum terhadap kasus-kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan.

"Jangan-jangan dari sejak penyidikan sudah bias, atau terjebak dengan dualisme hukum, dan pelaku atau pengacaranya bahkan diberi hak memilih, tentu saja mereka akan pilih dicambuk saja daripada dipenjara," ujarnya.

Dan dalam pengajuan perkara bisa juga dilihat pada tindakan pemerkosaan, jika dalam delik aduan adalah murni pemerkosaan tanpa ada ancaman, baik langsung atau tidak langsung, maka perkara itu masuk ke MS, tapi jika sebaliknya itu masuk ke PN.

“Tetapi, apa pun sistemnya, saya berharap tak sampai mencederai rasa keadilan bagi para pencari keadilan," tutupnya.

|MULYANA SYAHRIYAL

Komentar

Loading...