Kasus Tenaga Honorer Jadi Tersangka Akibat Buruknya Tata Kelola Pemerintahan Aceh Tengah

Kasus Tenaga Honorer Jadi Tersangka Akibat Buruknya Tata Kelola Pemerintahan Aceh Tengah
Koordinator Jaringan Anti Korupsi Gayo (Jang-Ko) Maharadi. Foto: Ist

ACEH TENGAH - Jaringan Anti Korupsi Gayo (JANG-KO) menilai kasus yang menimpa seorang tenaga honorer Dinas Pertanahan kabupaten Aceh Tengah, Araniko Alfalah terkait dugaan korupsi Pembebasan Tanah Uning Pegantungen, Aceh Tengah merupakan gambaran dari bagaimana buruknya tata kelola Pemerintah Aceh Tengah.

"Ketika tata kelolanya tidak jelas, implikasinya kan hingga merugikan orang lain. Nah disinilah letak bagaimana kriminalisasi terhadap Araniko terjadi. Maka jelas ada kaitannya dengan buruknya tata kelola dalam tubuh Dinas Pertanahan Aceh Tengah," kata Koordinator JANG-KO, Maharadi, Sabtu (3/4).

Untuk itu, ia menyarankan agar Dinas Pertanahan Aceh Tengah untuk memperbaiki tata kelola disektor pertanahan. Pasalnya cukup banyak urusan publik yang berkaitan dengan pertanahan.

"Apabila tata kelola dalam dinas pertanahan tidak diperbaiki maka akan ada korban-korban seperti Araniko lainnya akibat kebijakan tata kelola yang tidak benar," ungkap Maharadi.

Terkait kasus tersebut, ia meminta agar Bupati Shabela Abubakar harus bisa memfasilitasi perdamaian antara Araniko dan pihak pelapor yang merasa dirugikan.

"Bupati selaku kepala daerah harus bisa memfasilitasi perdamaian antara saudara Araniko dan pihak pelapor. Bupati harus bisa membujuk dan memberi solusi kepada pihak pelapor, agar pelapor yang merasa dirugikan bisa difasilitasi melalui mekanisme musyawarah," ujar Maharadi.

Selain itu, ia meminta kepada Dinas Pertanahan Aceh Tengah juga harus bisa membuka diri agar mau berkomunikasi terkait kasus ini.

Baca: Merasa Dikorbankan Pimpinan hingga Jadi Tersangka, Tenaga Honorer Kirim Surat ke Shabela

"Kalau ini dikomunikasikan oleh kepala daerah, oleh kepala dinas dan lain-lain, saya yakin pasti akan menemukan solusi terkait masalah ini," jelasnya.

Menurutnya kasus yang menimpa Araniko adalah soal keadilan yang harus ditegakkan. Dimana Araniko harus diperlakukan adil di depan hukum, dimana dirinya hanya tukang ketika yang tidak tahu-menahu masalah tanah itu.

"Ini adalah soal keadilan yang harus ditegakkan. Araniko harus diperlakukan dengan adil. Masa dia yang hanya seorang tukang ketik yang tidak mengetahui apa-apa kemudian dia ditersangkakan," ujar Maharadi.

"Kami mengharapkan semua pihak yang terkait, seperti pemerintah, pelapor dan terlapor bisa duduk bermusyawarah, menemukan solusi dan mendamaikan agar laporannya bisa dicabut. Mari selesaikan dulu permasalahan ini secara musyawarah," tambahnya.

Ia juga mengajak semua pihak untuk bisa belajar dari kasus ini, agar tidak ada korban-korban kebijakan seperti Araniko yang lainnya yang akan tertimpa masalah serupa di masa yang akan datang.

"Yang paling penting adalah semua pihak harus belajar dari buruknya proses tata kelola agraria tanah ini. Padahal yang menentukan kebijakanlah yang seharusnya menjadi pihak yang paling bertanggungjawab dalam kejadian ini, bukan malah seorang honorer tukang yang dikorbankan," ujar Maharadi.

Komentar Pembaca

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Loading...

Berita Terkini

Umum
USK Jalin Kerja Sama dengan KPK

BANDA ACEH - Universitas Syiah Kuala menjalin kesepakatan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya...