Unduh Aplikasi

Kasus Proyek IPAL RSU Meuraxa, Riad Horem: Mengalihkan Pekerjaan Dilarang

Kasus Proyek IPAL RSU Meuraxa, Riad Horem: Mengalihkan Pekerjaan Dilarang
Foto: Ist

BANDA ACEH - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Aceh, menemukan adanya kelebihan pembayaran atas pekerjaan pembangunan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL), pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Meuraxa Kota Banda Aceh, tahun 2017 lalu.

Selain itu, PT ZA diketahui mensubkontrakkan item pekerjaan utama pada kontrak yaitu pekerjaan IPAL Unit terpasang yang ditawarkan sebesar Rp 3, 256 miliar, kepada PT RHI tanpa sepengetahuan Pengguna Anggaran dan PPTK, sehingga tidak dapat izin tertulis.

Baca: Selain Lebih Bayar, Proyek IPAL RSU Meuraxa Disubkontrakkan Tanpa Persetujuan PPTK

Sementara berdasarkan pemeriksaan dokumen pelelangan yang dilakukan BPK, diketahui bahwa dalam Lembar Daftar Pemilihan( LDP) tidak terdapat daftar pekerjaan yang dapat dialihkan dan PT ZA tidak mencantumkan daftar pekerjaan yang akan dialihkan dalam dokumen penawaran.

PT ZA mengalihkan pekerjaan pengadaan mesin IPAL kepada PT RHI melalui kontrak kerja sama pengadaan barang/pembelian pada pekerjaan pengadaan mesin IPAL Radical RSUD Meuraxa nomor 001/SPK-IPAL/RHI/IX/2017 tanggal 14 September 2017 sebesar Rp 2,930 miliar. Terdapat selisih harga sebesar Rp 326 juta.

Dikonfirmasi terkait permasalahan itu, Riad Horem, Praktisi PBJ Pekerjaan Konstruksi dan Team Konsultasi Pekerjaan Konstruksi pada LKPP-RI mengatakan, mensubkontrakkan sebuah pekerjaan tanpa persetujuan dari pejabat yang menangani pekerjaan dimaksud merupakan pelanggaran.

"Mengalihkan pekerjaan dilarang. Pekerjaan yang disubkontrakan mesti melalui persetujuan. Bukan kontraknya, hanya minta persetujuan. Bila tidak dilakukan merupakan pelanggaran," kata Riad Horem kepada AJNN, Selasa (20/8).

Riad Horem, mengatakan pekerjaan utama tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, apalagi hal ini dilakukan tanpa persetujuan bahkan tanpa sepengetahuan Pengguna Anggaran dan PPTK. Ia menilai, pekerjaan IPAL di RSUD Meuraxa itu dialihkan, bukan disubkontrakkan.

"Kelihatannya itu pengalihan bukan disubkontrakan. Ini sama sekali tidak dibolehkan. Apalagi merupakan pekerjaan utama. Pekerjaan utama tidak boleh dialihkan," jelasnya.

Sementara itu, lanjut Horem, konsekuensi legalitas kontrak yang dialihkan statusnya juga dianggap tidak sah, oleh karena itu seluruh pembayaran yang sudah dilakukan juga dianggap tidak sah dan harus disetor ke kas negara.

"Umumnya tindakan BPK RI menganggap tidak sah, akhirnya pembayarannya tidak sah. Setor ke Kas Negara," pungkas Horem.

Baca: GeRAK Aceh Minta Aparat Hukum Dalami Dugaan Korupsi Proyek IPAL RSU Meuraxa

Sementara itu, Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani menyebutkan berdasarkan fakta-fakta dan hasil pendalam dapat diketahui bahwa subkontrak pekerjaan IPAL RSU Meuraxa dilakukan secara terencana dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri dan atau orang lain dengan memamfaatkan kesempatan dan sarana yang dimiliki.

"Atas perihal tersebut maka unsur perbuatan, atas dugaan tindak pidana korupsi terpenuhi dan dapat dilanjutkan untuk penyidikan secara menyeluruh," kata Askhalani.

Iklan Kriyad

Komentar

Loading...