Unduh Aplikasi

Kasus PKS Abdya, Auditor BPKP Tak Terima Dokumen Langkap dari Penyidik

Kasus PKS Abdya, Auditor BPKP Tak Terima Dokumen Langkap dari Penyidik
Abdya,...........
BANDA ACEH - Saksi ahli auditor kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) David, mengakui perhitungan kerugian negara dalam kasus Mantan Bupati Aceh Barat Daya (Abdya) Akmal Ibrahim,SH tanpa dilakukan audit investigasi ke lapangan, tetapi hanya merujuk dokumen yang diajukan penyidik.

Hal tersebut disampaikan David dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Dusun Lhok Gayo Desa Pente Rakyat, Kecamatan Babahrot, Abdya dengan kerugian negara sebesar Rp 764 juta lebih pada tahun 2010, Senin (19/10) di PN Tipikor Banda Aceh.

"Ya, kami melakukan audit tersebut berdasarkan permintaan penyidik (Polda-red), dan sejumlah dokumennya ya harus diserahkan oleh penyidik," ujar David menjawab pertanyaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Suhendra.

Menurut David, dari sejumlah dokumen yang diserahkan oleh penyidik, ia menyimpulkan bahwa proses gantian rugi yang dilakukan oleh Pemerintah Abdya terhadap tanah tidak sah. Karena, tidak memiliki alas hak yang layak untuk diganti rugi dan pembangunan PKS tersebut bukan untuk kepentingan umum.

"Ya, ini bukan untuk kepentingan umum, salah satu kriterianya, dalam kasus ini tidak dibentuknya panitia pengadaan tanah," terang David.

Mendengar jawab saksi ahli yang berbeda dengan pengakuan dan bukti-bukti yang diserahkan oleh saksi-saksi yang diperiksa majelis hakim. Majelis hakim yang diketuai oleh Muhifuddin didampingi hakim anggota, Saiful As'ari dan Hamidi Djamil mempertanyakan saksi ahli apakah selama melakukan audit dalam perkara tersebut pernah turun ke lapangan dan mempertanyakan tanah tersebut kepada masyarakat gampong setempat, untuk melengkapi sejumlah dokumen.

"Tidak ada, kami turun hanya mengukur dan mengambil data saja, kalau wawancara dengan pemilik tanah dan masyarakat setempat tidak pernah," ungkapnya.

Selain itu, David mengakui bahwa dalam menghitung kerugian negara seharusnya melakukan wawancara langsung dengan masyarakat setempat. Karena, dalam kasus tersebut kepala Pertanahan Abdya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) menyatakan tanah negara, sehingga tidak perlu dilakukan audir investigasi, terlebih kasus tersebut telah ditetapkan tersangka, sehingga tidak perlu mundur ke belakang.

"Ya, dalam kasus ini, pengadaan tanahnya lebih duluan, dan panitia dibentuk setelah bangunan dan tanahnya sudah ada yaitu tahun 2011," cetusnya.

Sementara itu, Penasehat hukum Akmal Ibrahim, Rasminta Sambiring,SH menilai Auditor BPKP dalam melakukan penghitungan kerugian negara tanpa diserahkan dokumen lengkap dari penyidik. Karena, saksi ahli mengakui tidak pernah menerima Surat keputusan Bupati Abdya Nomor 592.2/42/2010 yang dikeluarkan pada tanggal 3 maret 2010 tentang pembentukan panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembanguna untuk kepentingan umum dalam kabupaten Abdya.

"Tidak ada saya terima itu, penyidik hanya menyerahkan surat pembentukan panitia pada tahun 2011 yang diserahkan penyidik, atas dasar itulah saya menyimpulkan ada kerugian negara," terangnya.

Mendengar jawaban tersebut, majelis hakim kembali mencerca pertanyaan lain kepada David, tentang surat pembentukan panitia pengadaan tanah telah dikeluarkan tahun 2010 yang tidak diserahkan penyidik dan para pemilik tanah memiliki alas hak dan dokumen pendukung lainnya, bolehkah tanah tersebut diganti rugi.

"Boleh, tapi, kalau ada dokumen dan alas hak, namun, dalam kasus ini tidak ada dokumen apapun yang diserahkan, sehingga pembayaran tersebut tidak boleh dilakukan dan telah mengakibatkan kerugian negara," paparnya.

|FAUZUL HUSNI

Komentar

Loading...