Unduh Aplikasi

Kasus Pemukulan Azhari Cage Disidangkan

Kasus Pemukulan Azhari Cage Disidangkan
Pemeriksaan saksi-saksi dalam kasus pemukulan Azhari Cage. Foto: for AJNN

BANDA ACEH - Mantan Anggota sekaligus Ketua Komisi I DPRA dari Partai Aceh, Azhari Cage, menyambangi Pengadilan Negeri Banda Aceh pada Jumat (24/1), dalam kapasitas sebagai saksi korban dalam kasus pemukulan yang menimpa dirinya Agustus 2019 lalu.

Sidang perdana terkait kasus pemukulan yang terjadi saat aksi demonstrasi di halaman DPRA itu, dipimpin Hakim tunggal Nani Sukmawati. Didi sebagai pelaku pemukulan Azhari Cage, didakwakan melakukan pelanggaran Pasal 351 Jo Pasal 352 ayat (1) tentang penganiayaan ringan.

Dalam sidang tersebut, Hakim turut memeriksa 10 orang saksi, dimana 6 diantaranya adalah pihak kepolisian yang saat kejadian berada di lokasi. Kemudian, saksi-saksi yang dihadirkan yaitu 2 pegawai Sekretariat DPRA serta 2 dari masyarakat yang melihat peristiwa penganiayaan tersebut.

Sidang penganiayaan tersebut berjalan singkat. Pasca pemeriksaan dilakukan dalam satu agenda pemeriksaan, Hakim langsung menetapkan putusan, dengan amar putusan menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan hukuman 4 bulan masa percobaan.

Sementara itu, Azhari Cage sangat menyesalkan serta mempersoalkan oknum polisi yang diajukan dan dijatuhi hukuman hanya 1 orang saja. Padahal menurutnya, dalam kasus yang menimpanya itu adalah tindakan pengeroyokan.

"Yang terjadi kemarin itu adalah pengeroyokan. Padahal yang kami laporkan adalah Didi cs, tapi kenapa hanya satu orang yang diajukan dalam persidangan," kata Hermanto, Kuasa Hukum Azhari Cage usai persidangan.

Sebut Hermanto, hal ini pernah ditanyakan kepada penyidik, tapi jawaban yang ia dapatkan saat itu kasus ini akan berkembang dalam persidangan. Ia juga menilai adanya keanehan dalam kasus ini, sebab terdakwa dikenakan pasal tindak pidana ringan (tipiring).

"Padahal jelas-jelas klien saya dikoroyok, kalau kejadiannya menimpa masyarakat biasa, sekali tonjok aja sudah ada denda hukumannya. Beginilah kalau yang kita hadapi institusi hukum," jelasnya.

Sambungnya lagi, kliennya itu saat terjadi kasus pengeroyokan masih berstatus Anggota DPRA, yang dalam aturan memiliki hak imunitas dan mendapat perlindungan secara undang-undang.

"Ketika Anggota DPRA saja demikian diperlakukan dan hukuman yang dijatuhkan juga tidak setimpal, bagaimana bila kasus ini menimpa masyarakat biasa," ujarnya.

"Klien kami sebenarnya keberatan dengan putusan ini, tapi karena tidak dapat dilakukan upaya banding, dengan sangat terpaksa harus kami terima," imbuhnya.

Komentar

Loading...