Unduh Aplikasi

Kasus OTT Perangkat Desa di Aceh Barat Mulai Disidangkan

Kasus OTT Perangkat Desa di Aceh Barat Mulai Disidangkan
Tiga aparatur desa di Aceh Barat menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Banda Aceh. Foto: Tommy

BANDA ACEH - Tiga aparatur desa di Kabupaten Aceh Barat harus menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Banda Aceh, Senin (11/9). Ketiga terdakwa, Alinur selaku kepala dusun, M.Jamin sebagai anggota tuha peut dan Jumadil ketua pemuda dusun, didakwa telah melakukan pungutan liar (Pungli) terhadap kontraktor.

Dakwaan tersebut dibacakan Maiman Limbong dalam sidang di Pengadilan Tipikor. Sidang dengan majelis hakim diketuai Eli Yurita serta didampingi hakim anggota Nurmiati dan Mardeni.

Jaksa Penuntut Umum (JPU), Maiman Limbong dalam dakwaannya menyatakan, ketiga terdakwa melakukan pengutipan Rp 10 ribu setiap truk yang mengangkut material untuk proyek pembangunan jembatan antara Desa Leuhan dengan Desa Ranto Panyang, Kecamatan Johan Pahlawan sejak Januari hingga April 2017.

Baca: Tiga Perangkat Desa di Aceh Barat Terjaring OTT

"Setiap truk pengangkut material yang masuk dikutip uang. Apabila tidak diberikan uang, maka truk pengangkut tidak diizinkan masuk dan diancam bakar. Jumlah yang dikutip para terdakwa mencapai Rp 4,3 juta," kata JPU.

Terdakwa dilaporkan ke Tim Saber Pungli Polres Aceh Barat oleh saksi bernama Teuku Murliadi. Para terdakwa ditangkap pada Minggu, 16 April 2017.

Atas perbuatannya itu, kata JPU, para terdakwa diancam pidana Pasal 12 Huruf e UU RI Nomo 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Usai persidangan, penasehat para terdakwa, Andi Suhanda mengatakan bahwa kliennya tidak melakukan kutipan liat terhadap pihak rekanan pembangunan jembatan itu.

"Uang yang dikutip mereka berdasarkan kesepakatan antara masyarakat dengan kontraktor dan disetujui oleh Said Isa selaku rekanan proyek pembangunan jembatan," ujarnya.

Selain itu, kata dia, Said Isa selaku rekanan juga telah menyerahkan uang kepada kliennya. Pertama pada Februari sebesar Rp 2,4 juta, dan kedua Rp 500 ribu. Jadi tidak benar total uang yang dikutip Rp 4,3 juta.

"Semua uang itu diserahkan ke kas desa dan digunakan untuk pembangunan masjid dan meunasah di desa tersebut. Jadi, tidak ada uang satu rupiah pun digunakan untuk kepentingan mereka (terdakwa)," katanya.

Menurut Andi, dakwaan yang dituduhkan kepada tiga terdakwa terlalu dipaksakan. Dari awal penyidikan, pihaknya sudah meminta kepolisian menghentikan kasus itu, tapi ditolak.

"Semua yang kami sebutkan ini nantinya akan kami sampaikan dalam eksepsi atau keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum pada persidangan pekan depan," kata Andi Suhanda.

Komentar

Loading...