Unduh Aplikasi

Kasus Meninggalnya Pegawai KIP Pijay, Tersangka Ajukan Pra Peradilan

Kasus Meninggalnya Pegawai KIP Pijay, Tersangka Ajukan Pra Peradilan
Foto: Net

PIDIE - Lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus meninggalnya pegawai Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Pidie Jaya, ternyata telah menempuh upaya hukum dengan melakukan pra peradilan (Prapid) ke Pengadilan Negeri (PN) Sigli.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu penyidik satuan Reserse Kriminal (Satrekrim) Polres Pidie menjerat kelima tersangka dalam kasus tersebut dengan pasal 359 Jo Pasal 304 Jo Pasal 306 Ayat (2) KUHP, alasan penggunaan pasal tersebut karena meninggalkan orang yang butuh pertolongan.

Kelima orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka itu adalah, empat diantaranya warga Kecamatan Meureudu, Pidie Jaya masing-masing berinisial HAF (41), MUH (32), SUR (40) dan RZ (37). Sedangkan satu tersangka lainnya TM (30) warga Kecamatan Mutiara Timur, Pidie.

Namun, salah seorang kuasa hukum tersangka, Muhammad Reza Maulana, Rabu (27/11) mengatakan, sidang praperadilan di PN Sigli sudah mamasuki sidang ketiga.

Sidang pertama tanggal 25 November 2019 dengan agenda pembacaan permohonan praperadilan, sidang kedua tanggal 26 November 2019 agenda eksepsi dan jawaban termohon yaitu Polres Pidie, dan hari ini dengan agenda menyampaikan replik atau tanggapan pemohon atas jawaban pihak Polres Pidie.

“Ada lima alasan para tersangka mengajukan Praperadilan ini, karena kami menduga ada kesalahan atau kekeliruan yang dilakukan penyidik,” kata Muhammad Reza Maulana, dalam rilis yang dikirim ke AJNN, Rabu (27/11).

Muhammad Reza menjelaskan, analisa pertama yang dibangun pihaknya adalah tentang tidak adanya peristiwa pidana dalam musibah meninggalnya Alm Heri, kesimpulan itu, kata Muhammad Reza berdasarkan analisa fakta yang ditemukan dari uji coba yang sudah dilakukan pihaknya di tempat kejadian perkara (TKP).

“Dengan tidak adanya peristiwa pidana, maka penetapan klien kami sebagai tersangka adalah tidak sah sehingga kami meminta agar PN Sigli agar mengabulkan permohonan praperadilan kami,” pintanya.

Baca: Kasus Meninggalnya Pegawai KIP Pijay, Polisi Sudah Tetapkan Lima Tersangka

Ia menambahkan, materi pra peradilan yang disampaikan pihaknya juga menyangkut tentang penilaian kualitas dan kuantitas alat bukti, termasuk tindakan-tindakan penyidik maupun penyelidik sebagaimana aturan tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Dalil lain disampaikan kepada majelis hakim, yakni terkait peristiwa pidana yaitu tentang Permasalahan Penyidik Pembantu sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.
Selama proses persidangan, baik eksepsi maupun jawaban termohon tidak menanggapi sama sekali terkait dalil tersebut. Berdasarkan teori-teori hukum yang berkembang, dalil-dalil yang tidak dibantah adalah bentuk pengakuan hukum.

“Tapi semua pertimbangan ada pada hakim yang menyidangkan, semoga dapat meyakini apa yang telah kami sampaikan berdasarkan bukti-bukti yang ada dan kepada keluarga Almarhum juga penting untuk kami sampaikan, bahwa dalil uraian kami di dalam permohonan telah jelas kami sampaikan bahwa tidak mungkin almarhum meninggal akibat listrik dan kepada penyidik pula tidak mungkin para tersangka meninggalkan sahabatnya tersebut apabila diketahui korban sedang membutuhkan pertolongan,” jelas Muhammad Reza.

Sementara Kapolres Pidie, AKBP Andi Nugraha Setiawan Siregar melalui Kasat Reskrim Polres Pidie, Iptu Eko Rendi Oktama kepada wartawan mengatakan bahwa pra peradilan merupakan hal biasa dalam perjalanan proses penyidikan, sebagai salah satu proses chek and balenc, sehingga proses penyidikan berjalan profesional dan dapat dipertanggungjawabkan ke publik.

“Pada dasarnya, penyidik melakukan penyidikan secara profesional , prosedural , proporsional dan non intervensi, sebagai upaya Polres Pidie, atau dalam hal ini penyidik Sat Reskrim untuk memberi rasa keadilan kepada pihak pelapor atau korban,” imbuh Iptu Eko.

Jikapun ada langkah penyidikan dengan melakukan upaya paksa kepada para tersangka, hal itu sudah melalui pertimbangan-pertimbangan, apalagi memang secara normatif baik formil maupun materil perlu dilakukan.

“Kalau ada keberatan dari pihak tersangka atau pemohon, maka penyidik secara profesional akan menjawab dalam media persidangan praperadilan,” terangnya.

Ia melanjutkan, pihaknya tetap memegang prinsip asas praduga tak bersalah pada perkara tersebut. Pihaknya masih terus mengumpulkan alat-alat bukti untuk dihadirkan dalam proses persidangan penuntutan nanti, sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara.

“Penyidik secara profesional akan mengumpulkan alat bukti yang kuat pada tahap persidangan penuntutan dan sebagai bahan pertimbangah hakim,” tutup Iptu Eko Rendi.

Kyriad Muraya Hotel Aceh

Komentar

Loading...