Unduh Aplikasi

Kasus Korupsi Dana Hibah KIP Agara, Pengacara Merasa Kliennya Dikorbankan

Kasus Korupsi Dana Hibah KIP Agara, Pengacara Merasa Kliennya Dikorbankan
Kuasa hukum terdakwa Sekretaris dan Bendahara KIP Agara. Foto; Ist

BANDA ACEH - Kasibun Daulay, kuasa hukum terdakwa Irwandi Ramud sekretaris KIP Aceh Tenggara (Agara) dan Dikky Suprapto bendahara pengeluaran merasa kliennya di korbankan dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Pilkada 2017.

Menurut Kasibun, dalam kasus penggunaan anggaran hibah Pilkada itu seharusnya ada pelaku atau tersangka utama yang dinilai berperan dalam mengambil kebijakan atas penggunaan anggaran sebesar Rp27,9 miliar itu.

Baca: Bekas Komisioner KIP Agara Masuk DPO Polisi

"Segala kebijakan penggunaan anggaran hibah Pilkada itu melalui rapat pleno yang dihadiri para komisioner. Kedua terdakwa ini orang yang menjalankan perintah. Seharusnya mantan komisioner tersangka utama dalam kasus ini. Tapi mereka malah di lepaskan," kata Kasibun Daulay didampingi Faisal Qasim, Minggu (18/4).

Kasibun menambahkan berdasarkan fakta persidangan di Pengadilan Tipikor Banda Aceh terungkap bahwa lima komisioner KIP Agara mengaku ada menerima uang sewa rental mobil melalui anggaran hibah itu yang dinilai telah terjadi penyalahgunaan anggaran dalam sewa menyewa mobil.

Dalam persidangan keterangan saksi kemarin, lanjut Kasibun Daulay terungkap bahwa uang sewa mobil selama tiga bulan sebesar Rp123 juta yang dikirim terdakwa Dikky atas perintah oknum komisioner ternyata bukan rekening Koperasi Sepakat sebagai penyedia rental mobil melainkan rekening pribadi atas mana Muhammad Rais.

"Terdakwa Dikky selaku bendahara diminta transfer uang Rp123 juta oleh oknum komisioner ke rekening perusahaan rental. Namun, kenyataannya rekening yang diberikan bukan rekening perusahaan itu," ujarnya.

Sementara dari keterangan Muhammad Rais, kata Kasibun, setelah uang Rp 123 juta diterima, selanjutnya uang tersebut di kembalikan ke salah satu anggota KIP Agara di ruangan ketua KIP dan dihadiri para komisioner.

"Setelah uang itu di kembalikan, pemilik rekening diberikan fee sebesar tiga juta oleh mereka. Terdakwa Irwandi dalam persidangan membantah saat pengembalian uang itu ia tidak berada di ruang ketua KIP," jelas Kasibun Daulay.

Selain itu, kata Kasibun Daulay, uang sebesar Rp200 juta lebih dari kerugian negara sebesar Rp909 juta juga dikuasai oleh Budiman Pasaribu mantan Komisioner KIP Agara. Dan saat ini yang bersangkutan masuk daftar pencarian orang atau DPO Polisi.

"Duit sebesar Rp200 juta dari kerugian negara seharusnya tidak dibebankan kedua terdakwa. Klien kami dijadikan korban dalam perkara ini," ungkapnya.

HUT Pijay

Komentar

Loading...