Unduh Aplikasi

Kasus ITE, Saksi Ahli Sebut Tuntutan Terhadap Zuanda Tidak Tepat

Kasus ITE, Saksi Ahli Sebut Tuntutan Terhadap Zuanda Tidak Tepat
Kurniawan saat memberikan keterangan sebagai saksi ahli. Foto: Ist

BANDA ACEH - Sidang kasus pencemaran nama baik yang menjerat Zuanda, mantan anggota DPRK Sabang kembali disidangkan di Pengadilan Negeri Sabang, Senin (17/2).

Zuanda didakwa JPU melakukan pencemaran nama baik melalui sarana elektronik atau melalui media sosial yang memposting/meng-upload foto surat mosi tidak percaya dari pegawai Puskesmas Cot Ba'U kepada kepala puskesmas setempat, atas postingannya itu, pelapor Husnita Mahnaini merasa malu dan tercemarkan nama baiknya.

Jaksa Penuntut Umum dalam sidang sebelumnya menuntu Zuanda menggunakan Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Dalam sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli yakni Kurniawan. Kurniawan di depan majelis hakim menjelaskan kalau tuntutan tersebut tidak tepat dan mosi tidak percaya yang dibuat oleh staf puskesmas tersebut hanya memuat materi yang berupa masukan serta penilaian atas kepemimpinan Kepala Puskesmas Cot Ba'u Sabang.

Menurut pandangannya surat mosi tidak percaya yang dibuat oleh para staf Puskesmas Cot Bak'U Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang yang ditujukan kepada Kepala Puskesmas Cot Bak'U dengan tembusan kepada Wali Kota Sabang dan DPRK Sabang, tidak satupun memuat hal-hal yang mencederai nama baik kepala puskesmas.

"Mosi tersebut tidak satupun memuat hal yang mencederai nama baik kepala puskesmas, tetapi materi mosi tersebut hanya memuat materi yang lazimnya berupa masukan serta penilaian atas kepemimpinan Kepala Puskesmas Cot Bak'U Sabang," kata Kurniawan

Ia mengungkapkan secara hakikat masukan serta penilaian staf puskesmas tersebut merupakan masukan yang sifatnya menuju perubahan dalam kepemimpinan kepala puskesmas untuk mendorong perbaikan tata kelola manajemen yang pada akhirnya dapat meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat setempat.

Baca: Kasus ITE, Pengacara Terdakwa Minta Hakim Hadirkan Wali Kota Sabang di Persidangan

Jadi, pasal yang ditujukan haruslah secara materi memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik, bukannya berpotensi dan dirasakan dapat berimplikasi penghinaan atau pencemaran nama baik seperti yang dirasakan Kepala Puskesmas Cot Bak U.

"Amatan saya, mosi yang dibuat staf Puskesmas Cot Bak U yang ditransmisikan (diposting) oleh terdakwa Zuanda ke medsos pribadinya, berdasarkan sifat maupun materi substansi, tidak sama sekali mengandung pernyataan yang dapat mencederai kehormatan dan nama baik kepala puskesmas," ujarnya.

Dijelaskan Kurniawan, selain tidak mengandung pernyataan yang mencederai nama baik, pada saat memposting di akun medsos milik pribadinya, Zuanda masih sebagai Wakil Ketua DPRK Sabang yang membawahi Komisi C dan Komisi D yang membidangi salah satunya masalah kesehatan.

Berdasarkan pasal 388 ayat (1) UU Nomor 17 tahun 2014, anggota DPRD Kabupaten/Kota memiliki hak imunitas, dan pasal 388 ayat (2), Anggota DPRK tidak dapat dituntut didepan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, pendapat yang dikemukakan baik secara lisan maupun tertulis, baik dalam rapat DPRK maupun diluar rapat DPRK yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPRK.

Sehingga dengan demikian secara hukum, kata Kurniawan, dakwaan yang dilakukan JPU kepada Zuanda dengan menggunakan pasal 45 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016, pada saat Zuanda tidak lagi menjabat sebagai anggota DPRK Sabang adalah tidak tepat.

"Hal ini disebabkan karena perbuatan yang dilakukan oleh Zuanda secara utuh dan tuntas dilakukan pada saat dia (Zuanda) masih memiliki hak iminitas sebagai anggota DPRK Sabang," jelasnya.

Komentar

Loading...