Unduh Aplikasi

Kasus ITE, Pengacara Terdakwa Minta Hakim Hadirkan Wali Kota Sabang di Persidangan

Kasus ITE, Pengacara Terdakwa Minta Hakim Hadirkan Wali Kota Sabang di Persidangan
Kuasa hukum terdakwa di persidangan kasus ITE. Foto: For AJNN

SABANG - Penasehat hukum, Kasibun Daulay mewakili Zuanda terdakwa kasus pencemaran nama baik memohon kepada majelis hakim dapat menghadirkan Wali Kota Sabang, Setda dan ketua DPRK Sabang untuk bersaksi dalam persidangan.

Permohonan tersebut disampaikan kuasa hukum terdakwa Kasibun Daulay didampingi Nourman dan Faisal pada persidangan lanjutan di Pengadilan Negeri Sabang, Rabu (19/2).

"Kami mohon kepada majelis hakim untuk memerintahkan jaksa penuntut umum menghadirkan Walikota, Sekda dan Ketua DPRK Sabang untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara ini pada persidangan selanjutnya," kata Kasibun Daulay.

Terdakwa Zuanda mantan anggota DPRK Sabang didakwa JPU melakukan pencemaran nama baik melalui sarana elektronik atau melalui media sosial yang memposting/meng-upload foto surat mosi tidak percaya dari pegawai Puskesmas Cot Ba'U kepada kepala puskesmas setempat, atas postingannya itu pelapor Husnita Mahnaini merasa malu dan tercemarkan nama baiknya.

Menurut Kasibun Daulay, terdakwa hanya menjalankan tugasnya sebagai anggota DPRK Sabang yang membawahi bidang kesehatan saat itu

"Kedudukan yang bersangkutan saat itu sebagai anggota dewan bidang kesehatan, maka terdakwa sah untuk bersuara, apalagi terkait mosi tidak percaya yang akan menganggu jalannya pemerintahan," ujarnya.

Baca: Staf UPTD Puskesmas Cot Bak'U Teken Mosi Tak Percaya

Jika apa yang dilakukan oleh terdakwa dianggap melanggar etika dewan, lanjut Kasibun Daulay, maka ada proses pemeriksaan di Badan Kehormatan Dewan (BKD) yang harus dilalui, namun tidak dilakukan oleh pelapor.

"Apa yang dilakukan oleh terdakwa ini adalah bagian dari menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai anggota dewan, ini jelas diatur dalam pasal 366 UUD MD3. Oleh karena itu penting kiranya menghadirkan Walikota, Sekda dan Ketua DPRK untuk memperjelas apa sebenarnya yang terjadi, ini masalah internal pemerintah kota atau benar-benar soal pencemaran nama baik" ungkap Kasibun didampingi Faisal.

Sidang kasus UU ITE di Pengadilan Negeri Sabang menghadirkan 22 saksi dari pegawai puskesmas Cot Bak U termasuk Sekwan DPRK Sabang dan kepala BKPSDM Sabang. Sidang dilanjutkan pekan depan.

Komentar

Loading...