Unduh Aplikasi

Kasus Gatot Pujo Nugroho, KPK Kembali Tahan Satu Mantan Anggota DPRD Sumut

Kasus Gatot Pujo Nugroho, KPK Kembali Tahan Satu Mantan Anggota DPRD Sumut
Foto: Ist

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menahan satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara berinisial NHS, Rabu (14/10).

NHS ditahan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah terkait fungsi dan kewenangan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan / atau 2014-2019.

“Dari jumlah total 14 tersangka dalam perkara ini, sebelumnya KPK telah melakukan penahanan terhadap 13 orang. Dan hari ini setelah memeriksa saksi dengan jumlah 59 orang, KPK kembali melakukan penahanan terhadap 1 (satu) orang tersangka yakni NHS,” kata Jubir KPK Ali Fikri.

Tersangka ditahan selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan 2 November 2020 di Rutan Cabang KPK di Kavling K4 Gedung Merah Putih KPK.

“KPK menetapkan status tersangka kepada 14 anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan/atau 2014-2019 pada 30 Januari 2020,” ungkapnya.

Para tersangka tersebut diduga menerima hadiah atau janji berupa uang yang diterima secara beragam antara Rp377.500.000,00 sampai dengan Rp 777.500.000,00 dari Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho.

Para anggota DPRD Sumut yang ditahan tersebut karena menerima gratifikasi untuk meloloskan beberapa kegiatan ketika Gatot Pujo Nugroho, menjabat sebagai Gubernur Sumut.

Yakni Persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2012 s/d 2014 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara, persetujuan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2013 dan 2014 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara, pengesahan angggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2014 dan 2015 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara, dan penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2015

“14 Anggota DPRD Provinsi Sumut periode 2009-2014 dan/atau 2014-2019 disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” jelasnya.

Dalam proses penyidikan, KPK telah menyita barang bukti senilai total Rp Rp 3.7miliar.

“Penetapan 14 Anggota DPRD Provinsi Sumut ini sebagai tersangka merupakan tahap keempat,” katanya.

Sebelumnya, KPK juga telah memproses 50 unsur pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumut periode 2004-2009 dan/atau 2014-2019. Lima puluh orang tersebut kini sedang menjalani pidana masing-masing setelah divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor dengan hukuman rata-rata 4 hingga 6 tahun penjara.

Komentar

Loading...