Unduh Aplikasi

Kasus Cetak Sawah Aceh Barat, BPKP: Tidak Ada Permintaan Audit

Kasus Cetak Sawah Aceh Barat, BPKP: Tidak Ada Permintaan Audit
BANDA ACEH - Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembanguan (BPKP) Perwakilan Aceh, Afrizi Hadi mengaku, pihaknya belum mendapatkan surat permintaan untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara pada kasus cetak sawah baru di Kabupaten Aceh Barat. "Itu belum tahu kami, karena kami belum mendapatkan surat permintaan penghitungan kerugian negara,” kata Afrizi kepada AJNN, Selasa (29/3).

Dikatanya, pihaknya akan melakukan perhitungan kerugian keuangan negara sesuai dengan standar operasional prosedurnya. "Setelah menerima surat permintaan dari penyidik, BPKP akan menulis surat kembali kepada penyidik untuk meminta kepada penyidik melakukan pemaparan kasus dugaan tindak pidana korupsi itu.

Baca: Kasus Cetak Sawah Baru, Kejari Aceh Barat Periksa 30 Saksi

Selain itu, dirinya menjelaskan, apabila ada penyimpangan maka akan disebutkan bukti-buktinya, dan apakah bukti tersebut sudah cukup untuk membuktikannya sehingga sudah bisa dihitung kerugian keuangan negara. "Jadi tidak serta merta seluruh kasus atau perkara yang menurut penyidik sudah ada penyimpangannya otomatis itu bisa dihitung keuangan negara, belum tentu, tapi harus dilihat lagi,” ujar dia.

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Tinggi Negeri (Kejari) Aceh Barat, Ahmad Sahrudin mengatakan, terkait kasus dugaan korupsi cetak sawah baru, pihaknya sedang menunggu hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh.

Ia menjelaskan, dalam menangani kasus tersebut, pihaknya sempat menurunkan tim peneliti dari Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh, dan hasil dari penelitian sudah diserahkan ke BPKP Aceh untuk dilakukan audit.

"Kami sedang menunggu hasil audit selanjutnya dari BPKP," kata Kajari Meulaboh, Ahmad Sahrudin, kepada AJNN, saat ditemui diruangannya, Senin (21/9)

Kasus tersebut, kata Ahmad Sahrudin, sudah berubah status dari penyelidikan ke penyidikan sejak Agustus lalu. Namun, pihaknya belum bisa berkomentar lebih banyak karena kasus tersebut masih terus dikembangkan.

"Untuk lebih lanjut kita tidak bisa berspekulasi dulu, yang jelas kasus sudah masuk pada tingkat penyidikan, setelah adanya hasil audit dari BPKP, baru kita lakukan penyidikan lebih lanjut," jelasnya.

Komentar

Loading...