Unduh Aplikasi

Kasus Bupati Ramli, Kuasa Hukum Tgk Janggot Minta Perkembangan Penyidikan ke Polda Aceh

Kasus Bupati Ramli, Kuasa Hukum Tgk Janggot Minta Perkembangan Penyidikan ke Polda Aceh
Zulkifli SH, Foto: Ist

BANDA ACEH - Kuasa Hukum Zahidin alias Tengku Janggot masih menunggu surat balasan dari Polda Aceh terkait perkembangan hasil penyidikan terhadap Bupati Aceh Barat, Ramli MS terkait dugaan penganiayaan dan pengeroyokan yang terjadi beberapa bulan lalu.

"Kami sudah kirimkan surat beberapa waktu lalu ke Polda Aceh, melalui sura tersebut kami meminta pemberitahuan perkambangan hasil penyidikan. Namun, sampai detik ini belum dibalas Polda Aceh," kata Jubir Kantor Hukum ARZ & Rekan Zulkifli dalam keterangannya kepada AJNN, Rabu (15/7).

Zulkifli mengatakan, berdasarkan informasi yang diperoleh, gelar perkara kasus Bupati Ramli tersebut digelar di Mabes Polri, dan surat permohonannya dikabarkan sudah berada di ruang kerja Wakapolri.

Baca: Polda Aceh Didesak Segera Periksa Ramli MS

Zulkifli menyampaikan, berdasarkan ketentuan UUPA Pasal 55 sangat jelas disebutkan bahwa izin untuk pemeriksaan Ramli MS oleh Polda Aceh tidak gelar perkara di Mabes Polri.

"Sebab jika hal itu dilakukan, maka proses penyidikan sentralisasi dimana seharusnya Polda Aceh bisa melakukannya sendiri," ujarnya.

Bila merujuk pada UUPA, kata Zulkifli, jelas disebutkan, sejak dimulainya penyidikan dan penyelidikan yang Joncto Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dimana izin tersebur harus sudah diperoleh semenjak ditarik laporan dari Polres Aceh Barat ke Polda Aceh.

"Sehingga berat dugaan kami dalam perkara yang menimpa klien kami sengaja diperlambat proses pemanggilan terlapor yaitu Ramli MS," ucapnya.

Karena itu, lanjut Zulkifli, pihaknya selaku Kuasa Hukum Tengku Janggot meminta Polda Aceh untuk segera memanggil Ramli Ms guna didengarkan keterangannya sebagai terlapor, terlebih lagi Polda Aceh telah memeriksa 10 saksi dan sudah mengambil hasil visum.

"Dimana berdasarkan KUHAP Pasal 184 sudah memenuhi dua alat bukti, dimana berdasarkan hak tersebut wajib sesegera setelah diperiksa terlapor untuk ditetapakan sebagai tersangka demi tegaknya hukum yang berkeadilan," tutur Zulkifli.

Komentar

Loading...